Poin Penting
- CORE menilai pemerintah mulai memberi sinyal memperkuat kontrol terhadap BI.
- Pelibatan Danantara dalam rapat KSSK dinilai memunculkan kekhawatiran perubahan aturan main.
- Pemerintah menegaskan Danantara hanya memberikan masukan, bukan ikut mengambil keputusan.
Jakarta – Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai pemerintah telah memberikan sinyal untuk mengontrol Bank Indonesia (BI). Hal itu dimulai dengan pengumuman mundurnya Perry Warjiyo dari Gubernur BI yang disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi hingga pelibatan Danantara di rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)
“Saya rasa dari saat ini sampai hari ini, sinyal yang diberikan pemerintah adalah memang pemerintah mau control Bank Indonesia lebih. Itu sudah cukup clear. Entah itu sengaja atau tidak sengaja, paling tidak pelaku ekonomi membacanya seperti itu,” ujar Ekonom Core Indonesia, Dipo Satria Ramli, dalam dalam Core Mid Year Economic Review, dikutip, Kamis, 30 Juli 2026.
Baca juga: Ini Alasan Perry Warjiyo Mundur dari Gubernur BI
Perubahan Mekanisme KSSK Jadi Sorotan
Dipo menjelaskan, kekhawatiran pelaku pasar bukan semata terkait siapa yang akan menjadi Gubernur BI berikutnya, melainkan adanya indikasi perubahan rule of the game dalam tata kelola kebijakan ekonomi.
Menurutnya, perhatian muncul setelah rapat KSSK yang seharusnya dihadiri oleh anggotanya yakni, Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Namun, kemarin dilakukan besama Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, hingga Danantara.
Dia menilai hal tersebut yang menjadi fokus perhatian bagi pelaku ekonomi dibandingkan siapa sosok yang menjadi Gubernur BI pengganti Perry Warjiyo.
“Saya rasa ini sebenarnya menjadi isu yang lebih diperhatikan pelaku ekonomi dibandingkan siapa BI-nya. Of course BI-nya berpengaruh karena nanti itu masalah kita ke depannya gimana. Tetapi melihat ada perubahan rule of the game itu yang lebih mengkhawatirkan,” ungkapnya.
Pemerintah: Danantara Hanya Beri Masukan
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) sekaligus Ketua KSSK Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan pelibatan Danantara dalam rapat KSSK itu hanya untuk memperkaya masukan, bukan ikut menentukan keputusan.
Purbaya menegaskan Danantara hadir sebagai pihak yang diundang KSSK. Perannya hanya menyampaikan pandangan dari sisi pelaku usaha, bukan sebagai regulator.
Anggota KSSK sendiri terdiri dari Menkeu yang merangkap ketua. Anggota lainnya yaitu Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Mereka memiliki hak suara dalam mengambil keputusan.
“Di sini saya ceritakan rapat berlangsung amat dinamis dan semua setuju untuk berkoordinasi bekerja lebih erat memastikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan di seluruh sektor ekonomi kita selaras dan akan bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik ke depannya,” ujar Purbaya setelah rapat KSSK di kantor LPS, Jakarta, Selasa, 28 Juli 2026.
Baca juga: Purbaya Buka-bukaan Isi Rapat Perdana KSSK Plus Danantara, Ini Penjelasannya
Menurutnya, regulator selama ini banyak melihat kondisi melalui data. Kehadiran Danantara memberikan gambaran langsung mengenai dinamika dunia usaha sehingga kebijakan bisa lebih tepat sasaran.
“Dan Danantara memberikan masukan yang cukup positif pada rapat sore hari ini. Artinya kita bisa dapat informasi yang lebih untuk memastikan kebijakan kita lebih tepat sasaran ke depannya,” katanya.
Purbaya juga memastikan pelibatan KSSK terhadap Danantara tidak memerlukan revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Aturan yang berlaku sudah memperbolehkan KSSK mengundang lembaga lain dalam rapat koordinasi. (*)
Editor: Yulian Saputra
