News Update

Cerita Ketua AFPI yang Sempat Ingin “Selamatkan” Investree

Bandung – Tahun lalu, industri fintech peer to peer (P2P) lending pernah digemparkan oleh pencabutan izin PT Investree Radhika Jaya (Investree). Perusahaan pinjaman daring (pindar) ini dicabut izin usahanya, buntut dari berbagai kasus seperti tingginya tingkat gagal bayar dan fraud di tubuh direksi.

Entjik S. Djafar, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI) mengaku kalau asosiasi punya niatan untuk menyelamatkan Investree. Bahkan, ia berujar sudah pernah berdiskusi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait penyelamatan ini.

“Saya dan Pak Agusman (Kepala Pengawas PVML OJK) juga pernah sampaikan di dalam press conference, bahwa di kasus Investree, sebelum (perusahaan) dicabut, kita diskusi juga,” kata Entjik dalam acara AFPI Journalist Workshop & Gathering pada Rabu, 22 Januari 2025.

Investree sendiri bukan satu-satunya perusahaan yang hendak dibantu oleh AFPI. Entjik mengatakan, setidaknya ada sekitar 10 pindar besar lain yang dinilai, masih bisa mendapat pertolongan dari asosiasi.

Baca juga: Ternyata Begini Misi AFPI Ubah Istilah Pinjol jadi Pindar

Mayoritas dari pindar ini bergerak memberi pembiayaan di sektor produktif, namun punya masalah tingkat wanprestasi (TWP90) yang tinggi. Namun, untuk kasus Investree, pada akhirnya AFPI mengurungkan niat untuk memberi bantuan.

“Cuma karena satu dan lain hal, teman-teman pada mundur untuk memberi bantuan, dan akhirnya nggak jadi. Akhirnya, Investree dicabut izinnya oleh OJK,” lanjutnya.

Update Kasus Investree

Sebagai informasi, OJK telah mencabut izin Investree per 21 Oktober 2024 silam. Pencabutan ini dilakukan karena Investree melanggar ketentuan ekuitas minimum dan ketentuan lainnya. Selain itu, kinerja Investree juga memburuk sehingga mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) menjelaskan OJK tengah bekerja sama dengan aparat hukum untuk menyelesaikan kasus ini.

“Sdr. Adrian Asharyanto selaku Direktur Utama PT Investree Radika Jaya (PT IRJ) telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang. OJK akan terus bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” terang Agusman dalam keterangan tertulisnya.

Baca juga: Banyak Kasus Terjerat Utang Paylater, Begini Kata OJK

Selain itu, OJK telah melakukan penelaahan kelayakan atas tiga orang calon tim likuidasi Investree. Mereka menyampaikan pernyataan tidak keberatan atas pembentukan tim likuidasi tersebut.

“Selanjutnya, PT IRJ wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan Pembubaran dan membentuk Tim Likuidasi. Proses penyelesaian kewajiban, termasuk terhadap karyawan PT IRJ, dilakukan melalui Tim Likuidasi,” tutupnya. (*) Mohammad Adrianto Sukarso

Galih Pratama

Berkecimpung di industri media sejak 2014. Saat ini di infobanknews.com bertugas menulis dan menyunting artikel yang berkaitan dengan isu ekonomi, perbankan, pasar modal hingga industri keuangan non-bank (IKNB).

Recent Posts

Laba BNI Tumbuh 3,45 Persen Jadi Rp1,68 Triliun di Januari 2026

Poin Penting BNI membukukan laba bersih Rp1,68 triliun pada Januari 2026, naik 3,45 persen yoy… Read More

31 mins ago

IHSG Perkasa di 8.322, CARS dan TKIM jadi Top Gainers

Poin Penting IHSG ditutup naik ke level 8.322,22 pada 25 Februari 2026, dengan 336 saham… Read More

42 mins ago

5 Strategi Penting Perusahaan Asuransi Syariah Pasca Spin Off

Poin penting PT Asuransi Tri Pakarta memisahkan Unit Usaha Syariah menjadi PT Asuransi Tri Pakarta… Read More

60 mins ago

Kemenkeu Klaim Kesepakatan Pajak Digital dengan AS Tak Ganggu PPN PSME

Poin Penting Kemenkeu memastikan kesepakatan dagang dengan AS tidak mengganggu pemungutan PPN PMSE Indonesia tidak… Read More

2 hours ago

Mendes Minta Setop Izin Baru Alfamart-Indomaret di Desa, Ini Alasannya

Poin Penting Mendes mengusulkan penghentian izin baru minimarket di desa untuk melindungi usaha rakyat dan… Read More

2 hours ago

Pengiriman 8.000 TNI ke Gaza Dinilai Berisiko Bebani APBN, Celios Rekomendasikan Hal Ini

Poin Penting Celios menilai rencana pengiriman 8.000 pasukan RI ke Gaza berisiko mempersempit ruang fiskal… Read More

2 hours ago