Poin Penting
- Kenaikan harga Pertamax dinilai membebani kelas menengah, bukan hanya kelompok berpenghasilan tinggi.
- Celios memperkirakan perpindahan pengguna ke Pertalite berpotensi membengkakkan subsidi energi.
- Pelemahan rupiah dan ruang fiskal yang sempit disebut menjadi pemicu penyesuaian harga BBM.
Jakarta – Keputusan PT Pertamina Patra Niaga menaikkan harga Pertamax Ron 92 (Pertamax 92) dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter mulai 10 Juni 2026 menuai kritik dari kalangan ekonom. Kenaikan sekitar 32 persen tersebut dinilai tidak hanya berdampak pada kelompok berpenghasilan tinggi, tetapi juga kelas menengah yang rentan.
Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studie (Celios), Media Wahyudi Askar, mengungkapkan bahwa anggapan bahwa seluruh pengguna Pertamax berasal dari kalangan mampu merupakan pandangan yang kurang tepat.
Menurutnya, banyak pekerja, pegawai, guru, hingga pengemudi ojek online (Ojol) memilih Pertamax karena kualitas bahan bakarnya yang dinilai lebih baik bagi kendaraan.
“Pengguna Pertamax 92 bukan cuma orang kaya, tapi juga kelas menengah rentan. Ada pekerja, pegawai, guru, ojol, dan jutaan kelas menengah yang selama ini memilih BBM yang lebih baik untuk kendaraannya,” ujar Media, dalam keterangannya, Rabu, 10 Juni 2026.
Baca juga: Harga Pertamax Naik jadi Rp16.250 per Liter Mulai 10 Juni 2026, Ini Daftar Lengkapnya
Ia menilai kenaikan harga yang cukup tinggi akan memaksa masyarakat memilih antara menanggung biaya transportasi yang lebih mahal atau beralih menggunakan Pertalite yang masih disubsidi pemerintah.
“Ketika margin kenaikannya terlalu jauh, opsinya adalah membayar lebih mahal, atau turun ke Pertalite. Turun ke Pertalite juga berarti memperbanyak jumlah pengguna Pertalite yang selama ini mendapatkan subsidi dari pemerintah,” jelasnya.
Menurutnya, perpindahan pengguna dari Pertamax ke Pertalite berpotensi meningkatkan beban subsidi energi yang harus ditanggung pemerintah.
Kuota Pertalite Diprediksi Membengkak
Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda, menilai kenaikan harga Pertamax tanpa penyesuaian harga Pertalite akan mendorong peningkatan konsumsi BBM bersubsidi.
Akibatnya, kuota Pertalite berpotensi membengkak dan meningkatkan anggaran subsidi energi..
Nailul juga menyoroti efektivitas sistem pembatasan melalui QR Code yang dinilai masih bergantung pada pengawasan di lapangan, mengingat masih adanya praktik penjualan Pertalite di luar SPBU.
Baca juga: Tiga Proyek Panas Bumi PGE Kantongi Pendanaan Internasional USD477,87 Juta
Ruang Fiskal Dinilai Semakin Terbatas
Sementara itu, Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menilai kenaikan harga Pertamax mencerminkan semakin terbatasnya ruang fiskal pemerintah.
“Utang jatuh tempo dan kewajiban bunga menembus Rp1.434 triliun, tahun ini salah satu puncak pembayaran utang. Outlook penerimaan pajak shortfall diperkirakan Rp300-340 triliun, dan kebutuhan belanja program masih besar. Pemerintah sudah kehabisan amunisi menjaga harga energi tetap stabil.” sebut Bhima.
Menurutnya, pelemahan nilai tukar rupiah sekitar 8 persen sejak awal tahun turut memperbesar tekanan terhadap belanja subsidi energi.
“Harga minyak yang tinggi berada diluar faktor pemerintah, tapi nilai tukar rupiah yang melemah berada dalam kendali pemerintah dan BI, sehingga punya andil besar terhadap penyesuaian harga BBM. Begitu rupiah semakin melemah ke 18.000 per dollar AS, harga importasi BBM makin mahal, dansemakin menekan komponen belanja kompensasi dan subsidi energi,” bebernya.
Baca juga: BI Tiba-Tiba Kerek Suku Bunga jadi 5,50 Persen, Ini Alasannya!
Bhima menambahkan, berdasarkan simulasi sensitivitas asumsi makro APBN 2026, kegagalan mengendalikan nilai tukar rupiah berpotensi menambah belanja negara hingga Rp91,5 triliun, termasuk meningkatnya beban kompensasi kepada Pertamina.
Daya Beli hingga Risiko PHK jadi Sorotan
Celios memperkirakan dampak kenaikan harga Pertamax akan menjalar ke berbagai sektor, mulai dari penurunan daya beli kelompok kelas menengah dan aspiring middle class, meningkatnya jumlah penduduk rentan miskin, hingga kenaikan harga bahan pangan
Selain itu, percepatan transmisi kenaikan suku bunga kredit, meningkatnya potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) pada kuartal III, hingga risiko meningkatnya kriminalitas dan gejolak sosial juga menjadi perhatian.
Baca juga: IHSG dan Rupiah Tiba-tiba Kompak “Meledak”, Apa Sentimen Pendorongnya?
Usulkan Evaluasi Program MBG
Lebih lanjut, Media Wahyudi Askar menilai pemerintah masih memiliki alternatif untuk mengurangi tekanan fiskal selain menaikkan harga BBM, salah satunya dengan mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar lebih tepat sasaran.
“Jika MBG dirombak ulang, hanya untuk yang membutuhkan (targeted), biayanya hanya Rp117 triliun. Tapi itu kemungkinan tidak dipilih pemerintah karena kontrak dengan dapur-dapur SPPG sudah berjalan. Struktur rentenya sudah terlanjur terbentuk.” jelasnya.
Baca juga: MBG Butuh 4,8 Miliar Kemasan Susu pada 2026, Produksi Nasional Baru Penuhi 49,7 Persen
Menurutnya, pemerintah memiliki empat opsi menghadapi tekanan defisit fiskal, yakni merombak program MBG, menambah utang, menaikkan pajak, atau menaikkan harga BBM.
“Menambah utang semakin sulit karena biaya pinjaman negara sedang tinggi. Beberapa hari lalu, Pemerintah menerbitkan PP mengejar tambahan pajak dari sektor UMKM. Hari ini, pemerintah menaikkan harga Pertamax,” tegasnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
