Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 mencapai 5,12 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Capaian ini melampaui ekspektasi pasar yang sebelumnya memprediksi pertumbuhan ekonomi di bawah 5 persen.
Namun, ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Nailul Huda, menilai angka tersebut janggal, mengingat kuartal II tidak memiliki momentum Ramadan-Lebaran seperti kuartal sebelumnya.
“Hal ini dikarenakan tidak seperti tahun sebelumnya di mana pertumbuhan triwulanan paling tinggi merupakan triwulan dengan ada momen Ramadan-Lebaran. Triwulan I 2025 saja hanya tumbuh 4,87 persen, jadi cukup janggal ketika pertumbuhan triwulan II mencapai 5,12 persen,” jelas Nailul dalam keterangannya, Selasa, 5 Agustus 2025.
Baca juga: Ekonomi RI Tumbuh 5,12 Persen di Kuartal II 2025, Lampaui Ekspektasi Pasar
Nailul menyebutkan, pertumbuhan industri pengolahan yang mencapai 5,68 persen yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I 2025 tidak sejalan dengan PMI manufaktur Indonesia yang di bawah 50 poin dalam waktu April-Juni 2025.
“Artinya perusahaan tidak melakukan ekspansi (tambahan produksi) secara signifikan. Selain itu, kondisi industri manufaktur juga tengaj memburuk, dengan salah satu leading indikatornya adalah jumlah PHK yang meningkat 32 persen (yoy) selama periode Januari-Juni,” ungkapnya.
Konsumsi Rumah Tangga Stagnan, Tapi Ekonomi Tumbuh Lebih Tinggi
Sementara itu, konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 4,96 persen dengan kontribusi sekitar 50 persen terhadap PDB. Nailul menyatakan hal ini tidak konsisten dengan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan yang justru lebih tinggi dibanding kuartal sebelumnya.
“Indeks keyakinan konsumen (IKK) juga melemah dari Maret 2025 sebesar 121,1 turun menjadi 117,8 (Juni 2025). Apabila dikaitkan dengan PMTB yang meningkat 6,99 persen tapi PMI Manufaktur di bawah batas ekspansi,” tambahnya.
Baca juga: Airlangga Sebut Tak Ada Manipulasi Data Ekonomi RI Kuartal II 2025
Nailul menyampaikan, ketidak sinkronan antara data pertumbuhan ekonomi dengan indikator utama membuat kepercayaan terhadap data BPS perlu dipertanyakan.
“BPS harusnya menjadi badan yang mengedepankan informasi data yang akurat tanpa ada intervensi pemerintah. BPS harus menjelaskan secara detail metodologi yang digunakan, termasuk indeks untuk menarik angka nilai tambah bruto sektoral dan juga pengeluaran,” pungkasnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
