Jakarta – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengimplementasikan aksi pencegahan korupsi. Langkah ini juga diambil Bank BTN untuk memaksimalkan pencapaian kinerja perseroan.
Direktur Utama Bank BTN Maryono mengatakan, kerja sama tersebut merupakan kelanjutan dari penandatanganan komitmen antara perseroan dengan KPK pada 2014. Ketika itu, keduanya bermitra untuk mengimplementasikan sistem pengendalian gratifikasi di lingkungan kerja Bank BTN.
Menurut Maryono, kelanjutan penerapan program pencegahan korupsi ini menjadi langkah penting terutama untuk memaksimalkan kinerja perseroan demi mencapai target. Apalagi, lanjutnya, perseroan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan terbuka.
“Kami mendukung penuh budaya anti korupsi. Untuk itu, kami menjadi lembaga perbankan pertama yang menggandeng KPK dan mengadopsi panduan pencegahan korupsi yang disusun KPK tersebut,” jelas Maryono dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 13 Agustus 2019.
Melalui kerja sama ini, Bank BTN mengadopsi Program Cegah Korupsi Profesional Berintegritas (CEK PROFIT) milik KPK. Program PROFIT tersebut disusun KPK untuk membangun dunia usaha yang anti pratik suap menyuap. Sementara, CEK merupakan bagian dari program PROFIT untuk menilai kecukupan prosedur anti korupsi.
“Kami berharap dengan CEK PROFIT, praktik bisnis di Bank BTN bersih dari korupsi. Kami juga berharap Bank BTN terhindar dari dampak negatif yang dapat merugikan perusahaan baik risiko secara finansial, hukum, maupun reputasi,” tutur Maryono.
Adapun, hingga Juni 2019, Bank BTN mencatatkan penyaluran kredit senilai Rp251,04 triliun atau naik sebesar 18,78% secara tahunan (year-on-year/yoy) dari Rp211,35 triliun pada Juni 2018.
Kinerja penyaluran kredit Bank BTN tersebut turut mengerek naik posisi aset perseroan menjadi Rp312,47 triliun atau tumbuh 16,58% yoy dari Rp268,04 triliun pada semester I/2018. Sementara itu, per Juni 2019, BBTN sukses menghimpun DPK senilai Rp234,89 triliun atau naik 15,89% yoy. (*)
