Garut – PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) terus memacu pembiayaan perumahan di sektor non formal dengan memfasilitasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi bagi sekitar 4.000 anggota Perhimpunan Persaudaraan Pencukur Rambut Garut (PPRG).
Direktur Utama Bank BTN Maryono, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, 20 Januari 2019 mengatakan, langkah ini merupakan salah satu upaya perseroan memperluas akses KPR Subsidi untuk para pekerja non formal sebagai bentuk komitmen mensukseskan Program Sejuta Rumah.
“Pekerja non formal yang menjadi sasaran kali ini adalah para pekerja di sektor jasa, yaitu pencukur rambut yang tergabung dalam Perhimpunan Persaudaraan Pencukur Rambut Garut,” ujarnya.
Perseroan sebelumnya juga memfasilitasi Asosiasi Pedagang Mie Bakso (APMISO), pengemudi taksi yang bekerja di bawah naungan PT Blue bird Tbk membantu program pembangunan rumah swadaya bagi guru honorer dengan program ABCG (Akademisi, Business, Community and Government) serta mitra Gojek dan Grab mendapatkan KPR BTN Mikro.
Maryono menjelaskan, dengan rata-rata penghasilan kurang lebih Rp4 juta perbulan, para pencukur rambut tersebut berpeluang mendapatkan pembiayaan perumahan, khususnya KPR Subsidi.
“Kami melihat komitmen yang kuat dari para anggota PPRG untuk memiliki tempat tinggal, mengembangkan bisnis, hingga ingin membangun museum dan membuat wahana wisata di sekitar Garut. Jadi Bank BTN optimistis kemampuan ekonomi para pencukur rambut Garut pada umumnya dapat berkembang pesat sehingga dibutuhkan layanan jasa perbankan yang mumpuni,” paparnya.
Perumahan PPRG yang dibangun untuk anggota PPRG terletak di tanah seluas 50 ribu meter persegi di desa Sukamukti, kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Untuk tahap pertama akan didirikan sekitar 150 unit rumah tipe 30/60 dengan harga jual sekitar Rp130 juta. Pembangunan rumah dilakukan secara bertahap, seiring perluasan lahan perumahan yang direncanakan hingga 100 ribu meter persegi.
“Perseroan akan membantu proses administrasi bagi komunitas pencukur rambut sebagai debitur yang layak menerima program KPR Subsidi. Selain itu sesuai yang dijanjikan pemerintah, bunga KPR Subsidi ditetapkan tetap sebesar lima persen dengan uang muka minimal satu persen,” terang Maryono.
Dengan bunga yang ringan, masyarakat juga diberi keringanan uang muka oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) senilai Rp4 juta. “Alhasil, angsuran rumah yang akan dibayar debitur hanya sekitar Rp800 ribu dengan jangka waktu KPR maksimal 20 tahun,” urainya.
Menurut Maryono, masyarakat yang sering tidak disentuh perbankan secara umum adalah masyarakat berpenghasilan rendah atau berpenghasilan tidak tetap. Namun, justru di segmen ini Bank BTN unggul karena berani membuka bekerjasama dengan institusi yang menaungi para pekerja serta komunitas pekerja sektor non formal.
Di hadapan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono yang hadir pada acara tersebut, Bank BTN juga berkomitmen akan memperluas akses KPR baik KPR Subsidi maupun Non Subsidi ke seluruh lapisan masyarakat.
“Kami terbuka untuk kerjasama lain dengan swasta terutama yang menaungi ribuan pekerja non formal yang memimpikan perumahan yang layak bagi keluarganya asalkan memenuhi sejumlah persyaratan yang berlaku di perbankan, ataupun Kementerian PUPR,” tutur Maryono.
Saat ini, Bank BTN dipercaya Kementerian PUPR untuk merealisasikan seluruh KPR program pemerintah yaitu KPR Sejahtera FLPP, KPR Subsidi Selisih Bunga/Margin dan KPR BP2BT di samping KPR Non Subsidi, KPR Bangun Rumah dan KPR Renovasi Rumah.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono mengungkapkan, bantuan perumahan ini merupakan salah satu upaya Kementerian PUPR untuk mendorong keterlibatan komunitas di masyarakat agar ikut dalam pembangunan rumah.
“Kita kan punya FLPP, fasilitas likuiditas perumahan melalui BTN untuk memfasilitasi PPRG ini dengan sekitar 4.000 ribu jumlah anggotanya. Akhirnya difasilitasi oleh BTN sesuai proses,” terangnya.
Lebih lanjut, ini suatu peluang buat Bank BTN untuk menanggulangi backlog perumahan bagi rakyat dan merupakan simbiosis mutualisme.
“Saya berbicara dengan Presiden dan tertarik untuk melihat langsung, karena menyangkut kebutuhan perumahan rakyat. Ini juga membuktikan PUPR tidak hanya membangun proyek yang besar seperti tol, bendungan, tapi juga sanitasi lingkungan, jembatan gantung serta perumahan,” ungkap Basuki.
Presiden RI, Joko Widodo menilai pembangunan perumahan untuk PPRG ini merupakan program pemerintah Fasilitas Likuiditas Pembayaran Perumahan (FLPP) Kementerian PUPR dibantu dengan Bank BTN, sehingga nanti di dalam harga ada subsidi uang muka Rp4 juta, kemudian subsidi bunga lima persen.
“Kita harapkan nanti harga jual rumah itu berada pada kisaran angka Rp130 juta. Cicilannya setiap bulan kurang lebih Rp800 ribu. Sangat murah,” ujarnya.
Jokowi berharap pembangunan perumahan seperti ini juga akan dibangun pada provinsi-provinsi yang lain di Indonesia untuk komunitas-komunitas yang berbeda.
“Kalau komunitas menghendaki artinya ya fasilitas kredit disiapkan, subsidi FLPP, uang muka semua disiapkan. Ini bagus kan? untuk meningkat kesejahteraan masyarakat artinya backlog kekurangan rumah yang ada segera harus kita kejar. Kebutuhan-kebutuhan itu baik untuk komunitas disini misalnya PPRG, nanti komunitas yang lain dikejar sehingga semakin berkurang setiap tahunnya,” tuturnya. (*)
