Breaking! Danantara Melarang Komisaris BUMN Dapat Tantiem dan Jatah Insentif Direksi Dikurangi

Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) melarang anggota dewan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak usaha BUMN mendapatkan tantiem, insentif, dan penghasilan dalam bentuk lainnya yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan.

Adapun larangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran S-063/DI-BP/VII/2025 pada tanggal 30 Juli 2025 yang diteken Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani.

Surat edaran tersebut dalam rangka menerapkan standar tata kelola perusahaan yang baik. Berlaku di level nasional maupun internasional untuk menjaga kepentingan BUMN.

“Anggota Dewan Komisaris BUMN dan Anak Usaha BUMN, tidak diperkenankan mendapatkan tantiem, insentif (baik dalam bentuk insentif kinerja, insentif khusus, dan/atau insentif jangka panjang) dan/atau penghasilan dalam bentuk lainnya yang dikaitkan dengan kinerja Perusahaan,” demikian poin 2 huruf b surat tersebut dikutip 1 Agustus 2025.

Baca juga: Menyoal Bonus dan Tantiem Direksi BUMN di Tengah Rombongan Wamen Jadi Komisaris “Pajangan”

Dalam surat tersebut juga ditegaskan bahwa untuk pemberian tantiem, insentif, dan penghasilan dalam bentuk lainnya untuk anggota direksi dan anak usaha BUMN yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan harus berdasarkan pada laporan keuangan yang sebenar-benarnya.

“Harus didasarkan pada laporan keuangan yang sebenar-benarnya dari hasil operasi perusahaan dan merefleksikan kegiatan usaha yang berkelanjutan (sustainable) serta bukan merupakan hasil aktivitas semu pencatatan akuntansi/laporan keuangan seperti namun tidak terbatas pada pengakuan pendapatan sebelum waktunya dan/atau tidak mencatatkan beban untuk memperbesar laba perusahaan (financial statement fraud/manipulation),” demikian poin 2 huruf a.  

Baca juga: Danantara Sudah Tunjuk BUMN Jadi Holding Investasi, Ini Bocorannya!

“Dalam hal terdapat hasil usaha yang sifatnya "one-off" (sebagai contoh revaluasi aset, penjualan aset, kuasi reorganisasi dan sejenisnya) atau "windfall", maka harus dikeluarkan dari perhitungan”.

Masih menurut surat ederan tersebut, laporan kinerja perusahaan BUMN yang dimaksud berlaku sejak tahun buku 2025.

Sementara, menurut catatan Biro Riset Infobank (birI), saat ini sudah ada 35 wakil menteri (wamen) yang jadi komisaris BUMN. Sebagai informasi, di Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Subianto terdapat 56 wamen.

Berikut Daftar BUMN Portofolio BPI Danantara...

1. PT Danantara Asset Management (Persero)

2. PT Bahana Mitra Investa (Persero)

3. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

4. PT Pertamina (Persero)

5. PT Adhi Karya (Persero) Tbk

6. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk

7. PT Waskita Karya (Persero) Tbk

8. PT Brantas Abipraya (Persero)

9. PT Hutama Karya (Persero)

10. PT Jasa Marga (Persero) Tbk

11. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

12. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

13. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

14. РТ Вank Mandiri (Persero) Tbk

15. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

16. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

17. PT Kereta Api Indonesia (Persero)

18. PT Pos Indonesia (Persero)

19. PT Industri Kereta Api (Persero)

20. PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

21. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)

22. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)

23. PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)

24. PT Bio Farma (Persero)

25. PT Len Industri (Persero)

26. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk

27. PT Mineral Industri Indonesia (Persero)

28. PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero)

29. PT Rajawali Nusantara (Persero)

30. PT Pupuk Indonesia (Persero)

31. PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero)

32. PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

33. PT Agrinas Palma Nusantara (Persero)

34. PT Reasuransi Indonesia (Persero)

35. PT ASABRI (Persero)

36. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)

37. PT TASPEN (Persero)

38. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

39. PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)

40. PT Danareksa (Persero)

41. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk

42. PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero)

43. PT Industri Kapal Indonesia (Persero)

44. PT Boma Bisma Indra (Persero)

45. PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)

46. PT Produksi Film Negara (Persero)

47. PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)

48. PT Amarta Karya (Persero)

49. PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)

50. PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)

51. PT Semen Kupang

52. PT Primissima

53. PT Rekayasa Industri

54. PT Perkebunan Nusantara IV

55. PT Sinergi Gula Nusantara

56. PT Perkebunan Nusantara I

57. PT Angkasa Pura Indonesia

58. PT Sarinah

59. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia

60. PT Hotel Indonesia Natour

61. PT TWC Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko

62. PT Asuransi Kredit Indonesia

63. PT Asuransi Jasa Indonesia

64. PT Jasa Raharja

65. PT Jaminan Kredit Indonesia

66. PT Pegadaian

67. PT Permodalan Nasional Madani

68. PT Bank Syariah Indonesia Tbk

69. PT Kimia Farma Tbk

70. PT Indofarma Tbk

71. PT Industri Nuklir Indonesia

72. PT SUCOFINDO

73. PT Surveyor Indonesia

74. PT Kawasan Industri Wijayakusuma

75. PT Nindya Karya

76. PT Kliring Berjangka Indonesia

77. PT Kawasan Industri Medan

78. PT Kawasan Industri Makassar

79. PT Kawasan Berikat Nusantara

80. PT Timah Tbk

81. PT Antam Tbk

82. PT Bukit Asam Tbk

83. PT Indonesia Asahan Aluminium

84. PT Pindad

85. PT Dirgantara Indonesia

86. PT Dahana

87. PT PAL Indonesia

88. PT Perusahaan Gas Negara Tbk

89. PT Energy Management Indonesia

90. PT Perikanan Indonesia

91. PT Sang Hyang Seri

92. PT Garam

93. PT Perusahaan Perdagangan Indonesia

94. PT Berdikari

95. PT Semen Baturaja Tbk

96. PT Perusahaan Pengelola Aset

97. PT Petrokimia Gresik

98. PT Pupuk Iskandar Muda

99. PT Pupuk Kujang

100. PT Pupuk Kalimantan Timur

101. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

102. PT Balai Pustaka

103. Untuk setiap Anak Usaha BUMN. (*)