Poin Penting
- Tingkat kemiskinan turun menjadi 8,07 persen atau 22,93 juta orang pada Maret 2026.
- Gini Ratio meningkat menjadi 0,368, menandakan ketimpangan pengeluaran masih melebar.
- Lebih dari separuh penduduk miskin Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2026 menurun dibandingkat September 2025. Namun, pada saat yang sama, tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat justru meningkat.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud mengatakan, tingkat kemiskinan pada Maret 2026 tercatat 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang, turun dari 8,25 persen atau 23,36 juta orang pada September 2025. Dengan demikian, jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 430 ribu orang.
Sementara itu, garis kemiskinan nasional meningkat menjadi Rp669.235 per kapita per bulan, naik 4,33 persen dibandingkan September 2025 yang sebesar Rp641.443 per kapita per bulan.
Baca juga: BPS: Jumlah Pengangguran RI Turun Jadi 7,22 Juta Orang pada Mei 2026
“Namun demikian, BPS menegaskan bahwa garis kemiskinan perlu diterjemahkan dalam konteks rumah tangga, sebab, pada umumnya pengeluaran dilakukan secara bersama dalam satu rumah tangga seperti sewa rumah, listrik, hingga konsumsi beras,” kata Edy dalam Rilis BPS, Rabu, 5 Agustus 2026.
Garis Kemiskinan Rumah Tangga Capai Rp3,09 Juta
Edy menjelaskan, rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,62 anggota keluarga. Dengan demikian, garis kemiskinan rumah tangga secara nasional mencapai Rp3.091.866 per bulan.
Besaran tersebut berbeda di setiap provinsi karena dipengaruhi oleh tingkat harga, pola konsumsi, serta jumlah rata-rata anggota rumah tangga miskin.
Berdasarkan wilayah, tingkat kemiskinan di perdesaan masih lebih tinggi, yakni 10,67 persen, dibandingkan perkotaan sebesar 6,34 persen. Meski demikian, kedua wilayah sama-sama mencatat penurunan tingkat kemiskinan dibandingkan September 2025.
Baca juga: Mirae Asset: BI Rate Berpotensi Naik 25 Bps dan Bertahan di 6 Persen hingga Akhir 2026
Secara spasial, penurunan tingkat kemiskinan terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Penurunan paling dalam terjadi di Pulau Jawa, yakni sebesar 0,21 persen poin. Meski demikian, jumlah penduduk miskin masih terkonsentrasi di Pulau Jawa mencapai 12,02 juta orang atau 52,42 persen dari total penduduk miskin di Indonesia.
Sebaliknya, Kalimantan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit, yakni 870 ribu orang atau sekitar 3,79 persen dari keseluruhan penduduk miskin di Indonesia.
Ketimpangan Pengeluaran Meningkat
Di sisi lain, BPS mencatat Gini Ratio Indonesia pada Maret 2026 naik menjadi 0,368, meningkat 0,005 poin dibandingkan September 2025 yang sebesar 0,363.
Sebagai informasi, Gini Ratio merupakan indikator yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran. Semakin mendekati angka 0, distribusi pengeluaran semakin merata, sedangkan semakin mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi.
Baca juga: Pakar Ingatkan Risiko Kemiskinan Baru Digitalisasi Bansos
Menurut Edy, ketimpangan di wilayah perkotaan masih lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Pada Maret 2026, Gini Ratio di perkotaan tercatat 0,387, sedangkan di perdesaan sebesar 0,296.
“Dibandingkan September 2025, tingkat ketimpangan baik di perkotaan maupun perdesaan mengalami peningkatan,” tandasnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
