Poin Penting:
- BPS menilai hilirisasi harus dibarengi keterlibatan UKM agar industrialisasi menjadi lebih inklusif.
- Hasil riset perlu dikomersialisasi dan diterapkan di sektor industri agar menjadi inovasi yang bernilai ekonomi.
- Perluasan akses kredit UKM menjadi kunci untuk memperkuat ekonomi rakyat dan mendukung transformasi industri nasional.
Jakarta – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa strategi hilirisasi yang tengah dijalankan Indonesia perlu dibarengi dengan penguatan usaha kecil dan menengah (UKM), riset dan pengembangan (research and development/R&D), serta akses pembiayaan yang lebih luas. Tanpa itu, transformasi ekonomi dinilai sulit menghasilkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
Pandangan tersebut disampaikan Amalia dalam Seminar Nasional Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) bertema “Indonesia Incorporated untuk Indonesia Emas 2045”, Rabu (10/6/2026).
Menurutnya, pengalaman sejumlah negara maju menunjukkan bahwa hilirisasi dan industrialisasi hanya akan berhasil jika ditopang inovasi serta keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok industri.
Baca juga: Kadin Ungkap Hanya 30 Persen Pengusaha Siap Berinvestasi, Ada Apa dengan Iklim Usaha?
Amalia menilai Indonesia perlu belajar dari negara-negara yang sukses melakukan transformasi ekonomi, terutama Korea Selatan, yang mampu mengubah struktur ekonominya dari berbasis industri dasar menjadi industri berteknologi tinggi.
BPS: Hilirisasi Harus Didukung UKM dan Inovasi
Menurut Amalia, industrialisasi memang penting untuk menciptakan nilai tambah dan menghindari ketergantungan terhadap ekspor komoditas mentah. Namun, pembangunan industri tidak boleh berhenti pada hilirisasi semata.
Ia menegaskan bahwa industrialisasi harus mampu menciptakan rantai pasok yang melibatkan UKM lokal sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
“Industrialisasi ini juga harus didorong untuk yang lebih inklusif,” ujarnya.
Baca juga: Kadin: Kepercayaan Pasar Menurun, Pemerintah Harus Bergerak Sebelum Terlambat
Amalia menjelaskan bahwa industri yang berkembang tanpa keterlibatan pelaku usaha lokal berpotensi hanya menghasilkan pertumbuhan tinggi tanpa pemerataan manfaat ekonomi.
“Yang perlu kita dorong adalah industrialisasi berbasis keunggulan komparatif ataupun berbasis kekayaan alam Indonesia tetapi kemudian harus sedapat mungkin menciptakan rantai nilai atau rantai suplai dengan pelaku-pelaku usaha lokal atau UKM lokal,” tegasnya.
Karena itu, penguatan Pembiayaan UKM menjadi faktor penting agar pelaku usaha kecil mampu masuk ke dalam ekosistem industri nasional dan meningkatkan kapasitas produksinya.
R&D Indonesia Harus Dikomersialisasi
Selain penguatan UKM, Amalia menyoroti pentingnya pembangunan ekosistem R&D Indonesia yang mampu menghasilkan inovasi bernilai ekonomi. Menurutnya, hasil penelitian tidak boleh berhenti sebagai publikasi akademik, melainkan harus diterapkan dalam dunia usaha.
“R&D atau hasil-hasil riset itu belum menjadi inovasi bila belum diaplikasikan pada industri,” kata Amalia.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan negara-negara maju terletak pada kemampuannya menghubungkan lembaga penelitian dengan sektor swasta.
“R&D itu output-nya bukan sekadar jurnal ataupun research paper, tetapi diaplikasikan ke sektor swasta dan dikomersialisasi,” ujarnya.
Baca juga: Harga Pertamax Naik, Pemerintah Siapkan Stimulus Ekonomi
Amalia mencontohkan Korea Selatan yang secara konsisten mentransfer hasil penelitian ke industri sehingga mampu melahirkan berbagai produk dan teknologi berdaya saing global.
Menurutnya, penguatan inovasi industri menjadi kebutuhan mendesak agar Indonesia tidak kehilangan daya saing seperti yang pernah terjadi pada sejumlah komoditas unggulan nasional. Indonesia pernah menjadi eksportir utama teh, gula, karet, dan kina dunia, namun pangsa pasar globalnya terus menurun karena kurangnya inovasi, hilirisasi, dan pengembangan merek.
Perbankan Indonesia Didorong Perluas Kredit UKM
Amalia juga mengingatkan pentingnya peran sektor keuangan dalam mendukung transformasi ekonomi. Mengacu pada pemikiran ekonom Sumitro Djojohadikusumo, ia menilai akses pembiayaan yang terjangkau merupakan salah satu syarat penting untuk memperkuat ekonomi rakyat.
“Pak Sumitro menegaskan perlunya perluasan akses pembiayaan melalui kredit yang terjangkau, tata kelola yang baik, dan orientasinya pemberdayaan rakyat atau masyarakat sehingga bisa memperkuat ketahanan ekonomi rakyat,” katanya.
Menurut Amalia, dukungan Perbankan Indonesia terhadap sektor produktif akan menentukan kemampuan UKM untuk berkembang dan berpartisipasi dalam proses industrialisasi nasional.
Dengan akses Kredit UKM yang lebih luas, pelaku usaha dapat meningkatkan produktivitas, memperluas usaha, dan menciptakan lapangan kerja baru. Hal tersebut sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di berbagai daerah.
Baca juga: DJP Ungkap Lima Poin Krusial dalam Aturan Baru Pajak UMKM, Apa Saja?
Data BPS menunjukkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen pada triwulan I-2026. Pada periode yang sama, transaksi e-commerce meningkat 27,8 persen, transaksi QRIS melonjak 111,94 persen, dan perjalanan wisatawan nusantara tumbuh 13 persen. Namun, Amalia menekankan bahwa capaian tersebut perlu ditopang transformasi ekonomi yang lebih mendasar melalui industrialisasi, inovasi, dan penguatan sektor usaha rakyat.
Belajar dari Korea Selatan, lanjutnya, transformasi ekonomi tidak hanya dibangun melalui industri dasar dan hilirisasi, tetapi juga melalui penguatan riset serta dukungan pembiayaan bagi UKM. “Korea Selatan menjadi negara maju karena industrinya maju,” ujarnya.
Karena itu, BPS menilai Indonesia perlu melangkah lebih jauh dari sekadar hilirisasi. Penguatan UKM, komersialisasi hasil riset, serta perluasan akses pembiayaan harus menjadi bagian integral dari strategi pembangunan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. (*)
Editor: Yulian Saputra
