ASN Masih jadi Tulang Punggung Bisnis
Uji coba terbatas aplikasi Gema BPR telah dilakukan sejak Juli 2025, termasuk kepada sekitar 5.800 aparatur sipil negara (ASN) yang menerima gaji melalui layanan payroll bank tersebut.
Segmen ASN masih menjadi tulang punggung bisnis BPR Kerta Raharja Gemilang. Lebih dari 90 persen portofolio kredit disalurkan kepada pegawai negeri sipil, baik yang menerima gaji melalui bank tersebut maupun melalui skema kerja sama potong gaji dengan Bank BJB dan Bank Banten.
Baca juga: Askrindo dan Bank BJB Jalin Kerja Sama Asuransi Kredit Program Perumahan
Sementara itu, segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dilayani melalui produk kredit mikro tanpa agunan hingga Rp10 juta dengan sistem pembayaran angsuran harian.
Perkuat Keamanan dan Perluas Kolaborasi
Untuk mendukung keamanan transaksi digital, aplikasi Gema BPR dilengkapi Fraud Detection System (FDS). Teknologi ini dirancang untuk mendeteksi berbagai indikasi transaksi mencurigakan secara otomatis.
FDS mampu mengidentifikasi berbagai anomali, mulai dari transaksi berulang dalam waktu singkat hingga aktivitas yang menunjukkan perpindahan lokasi yang secara fisik tidak mungkin dilakukan dalam rentang waktu tertentu.
“Tim teknologi informasi internal kami berjumlah delapan orang dan seluruhnya telah memiliki sertifikasi yang dipersyaratkan regulator,” ujar Ai Suherlan.
Ia menambahkan bahwa sistem pengendalian internal diterapkan melalui tiga lapis pengawasan, yakni supervisor cabang, unit manajemen risiko yang menjalankan fungsi anti-fraud, serta audit internal yang secara berkala melakukan pemeriksaan ke seluruh kantor cabang.
“Sistem core banking kami ditempatkan di data center Telkom Sigma dan didukung fasilitas disaster recovery center,” katanya.
Baca juga: Kasus “Pepesan Kosong” Iklan Bank BJB: Yuddy Renaldi Mencari Keadilan di Kegelapan KPK
Transformasi digital tidak berhenti pada layanan mobile banking. BPR Kerta Raharja Gemilang juga telah menyiapkan sejumlah langkah pengembangan berikutnya.
Kerja sama dengan Bank BJB yang juga merupakan pemegang saham minoritas saat ini memasuki tahap finalisasi. Kolaborasi tersebut mencakup layanan QRIS, cardless ATM, serta integrasi host-to-host.
Selain itu, bank juga membidik layanan pembayaran pajak daerah, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang selama ini didominasi oleh bank umum.
“Kami membutuhkan investasi yang besar. Karena itu, kolaborasi menjadi pilihan yang lebih efektif dibandingkan berjalan sendiri,” ujarnya.
Baca juga: OJK: Aset Industri BPR-BPRS Tembus Rp236,69 Triliun pada Maret 2026
Bagi bank daerah, kolaborasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan untuk menghadapi keterbatasan sumber daya sekaligus meningkatkan daya saing.
“Mau tidak mau, kalau tidak mengikuti perkembangan, kita akan tertinggal,” pungkasnya.
Di pasar-pasar Tangerang, perjalanan menuju target tersebut masih terus berlangsung. Langkah demi langkah dibangun dari kebiasaan menabung masyarakat, bahkan dimulai dari seribu rupiah demi seribu rupiah. (*)
