Poin Penting
- BPR Jatim menyambut positif kebijakan OJK mendorong konsolidasi BPR/BPRS dan skema KUB dengan BPD sebagai upaya memperkuat ketahanan dan keberlanjutan BPR
- Tantangan utama konsolidasi adalah potensi hilangnya kemandirian dan penyempitan segmentasi bisnis BPR, khususnya BPR Pemda yang sudah mapan, akibat irisan pasar dengan BPD
- BPR Jatim menilai konsolidasi harus disertai kejelasan pembagian segmen bisnis agar tidak tumpang tindih, namun hingga kini petunjuk teknis kebijakan OJK belum dijabarkan secara rinci.
Jakarta – PT Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Jawa Timur atau PT BPR Jatim (Perseroda) menyambut baik kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar BPR/BPRS melakukan konsolidasi. Begitu pun Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang didorong untuk bergabung melalui skema Kelompok usaha bank (KUB).
Direktur Utama BPR Jatim Irwan Eka Wijaya Arsyad menyatakan kebijakan ini merupakan salah satu upaya untuk memperkuat ketahanan BPR menjadi lebih baik.
“Kalau saya melihat ini kan masih bersifat komprehensif. Semua BPR diarahkan untuk berkonsolidasi atau ber-KUB saya melihat ber-KUB dengan BPD, untuk yang Perbamida (perhimpunan BPR milik pemerintah daerah). Kemudian BPR-BPR kecil ini yang saya lihat untuk berkonsolidasi dengan BPR-BPR yang besar, saya lihat ini bagus. Ini menjadi satu kebijakan untuk ketahanan BPR menjadi lebih baik,” kata Irwan saat ditemui di Jakarta, dikutip, Senin, 2 Februari 2026.
Baca juga: LPS Dorong BPR Tingkatkan Tata Kelola dan Keamanan Siber
Tantangan Konsolidasi
Meski demikian, Irwan menyebutkan masih terdapat sejumlah tantangan dalam implementasi kebijakan tersebut.
Dia menilai terdapat kekhawatiran bagi BPR yang sudah memiliki modal kuat jika berkonsolidasi akan membuat segmentasi bisnisnya cenderung menjadi kecil karena bergabung dengan BPD yang memiliki segmentasi luas.
“Bank umum kan punya segmentasi yang luas (seperti BPD). Segmentasi yang luas itu juga belum terlayani dengan baik, belum terlayani semuanya. Yang belum terlayani semuanya ini dibantulah oleh BPR-BPR itu tadi. Dengan berkonsolidasi dengan BPD, takutnya kemandirian BPR ini jadi hilang, terutama BPR Pemda yang sudah settle, sudah establish,” jelasnya.
Irwan menjelaskan, segmen BPD dan BPR milik Pemda hampir serupa, utamanya ASN sehingga dikhawatirkan menciptakan suatu irisan. Ia menyatakan selama ini BPR Jatim menggarap di sektor rural, seperti pertanian, nelayan, pegunungan, dan perkebunan.
“Secara bank itu kan melayani di atas-atas gunung ini kan sesuatu yang membutuhkan effort yang luar biasa. Kami hadir disitu. Memang kami disitu, market share kami,” bebernya.
Sehingga, Irwan berpendapat jika konsolidasi tersebut dilaksanakan maka masing-masing bank perlu memperjelas segmen bisnis yang akan digarap agar tidak saling berbenturan.
Baca juga: BPR Penuh Tantangan Tak Ringan, Ini Peluang Sempit yang Bisa Digarap BPR di Jawa Barat
“Kan begini prinsipnya. Orang kalau digabung, perusahaan kalau bergabung, ini prinsipnya kan jadi lebih besar. Layanannya jadi lebih bagus. Layanannya jadi lebih banyak. Jangan jadi tumpang tindih. Itu aja. Sehingga masyarakat dilayani dengan jauh lebih baik,” tambahnya.
Namun, Irwan mengatakan hingga arahan kebijakan konsolidasi ini belum dijelaskan secara rinci.
“Belum ada, sampai hari ini kami juga menunggu arah kebijakannya secara detil seperti apa, belum ada. Saya juga sudah diskusi dengan BPD, bahkan dengan pemegang saham dalam hal ini,” tandasnya. (*)
Editor: Galih Pratama
