Oleh Nasyith Majidi, social business activist, lama berkecimpung di pasar modal dan manajemen investasi, serta membidani lembaga riset Econit Advisory Group dan Bright Institute
DEMONSTRASI Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di DPR pada 27 Agustus lalu menarik. Bukan karena rusuh, melainkan karena Supriyono alias Botok, Koordinator AMPB dan rekan-rekannya berhasil membawa tuntutan RUU Perampasan Aset ke ruang kekuasaan. Seperti diberitakan, DPR kemudian berkomitmen menargetkan penyelesaian RUU tersebut paling lambat 15 Desember 2026.
Menyebut Botok gagal karena dianggap terlambat atau karena aksinya tidak menghasilkan chaos adalah cara pandang yang terlalu sederhana. Demokrasi tidak membutuhkan pagar roboh untuk membuktikan rakyat sedang marah.
Namun, setelah heroisme Botok selesai, persoalan yang lebih penting justru dimulai: bagaimana memastikan aset hasil kejahatan tidak sekadar dirampas, tetapi tidak pernah memperoleh tempat aman di dalam sistem finansial.
Baca juga: Bos Bank Mandiri Pastikan Rekening Milik Supriyono alias Botok Aktif Kembali
Ketika Uang Menjadi Senjata
Korupsi modern bukan lagi soal uang yang disimpan di bawah kasur. Aset dapat berpindah melalui rekening, perusahaan, properti, surat berharga, dan berbagai yurisdiksi hingga asal-usulnya sulit dilacak. Karena itu, RUU Perampasan Aset penting, tetapi ia harus menjadi bagian dari arsitektur yang lebih besar untuk menjaga integritas sistem finansial.
Sistem finansial global sendiri kini makin menjadi instrumen kekuasaan. Pembekuan cadangan devisa Rusia menunjukkan bahwa aset negara dapat dijadikan senjata geopolitik. Sanksi terhadap Iran juga menunjukkan bahwa tekanan finansial bahkan dapat menjalar ke bank dan pihak ketiga melalui secondary sanctions.
Perang finansial tidak membutuhkan rudal. Ia dapat hadir melalui pembekuan aset, pemutusan correspondent banking, tekanan terhadap rupiah, keluarnya modal, atau terganggunya sistem pembayaran. Sebuah negara bisa memiliki pabrik, pelabuhan, dan sumber daya alam, tetapi tetap lumpuh jika tidak mampu membayar transaksi internasional.
Indonesia tidak berada di luar arena itu. Kita membutuhkan Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Eropa, ASEAN, India, dan Timur Tengah. Karena itu, strategi kita bukan memilih dolar atau renminbi, melainkan membangun opsionalitas.
Indonesia Harus Punya Banyak Jembatan
De-risking, bukan de-dollarization, harus menjadi prinsip. Kita tidak perlu meninggalkan dolar, tetapi tidak boleh bergantung pada satu mata uang, satu pasar, atau satu jaringan pembayaran. Bank Indonesia (BI) sudah bergerak melalui local currency transaction, pengembangan instrumen rupiah–CNH dan konektivitas QRIS lintas negara.
Cadangan devisa pun harus dilihat bukan hanya dari jumlahnya, tetapi juga dari mata uang, yurisdiksi, likuiditas, dan akses penggunaannya ketika sistem global terganggu. Begitu pula utang valuta asing korporasi dan BUMN harus dipandang sebagai titik kerentanan strategis.
Karena itu, Indonesia membutuhkan Financial Situation Room dan National Financial War Game. Kita perlu menyimulasikan skenario ketika harga minyak melonjak, investor menjual SBN, rupiah tertekan, likuiditas dolar mengetat, jalur correspondent banking terganggu, dan serangan siber menghantam sistem pembayaran secara bersamaan.
Pertanyaannya sederhana: siapa melakukan apa dalam lima jam pertama?
Kalau jawabannya masih “nanti kita koordinasikan”, kita belum memiliki war game. Kita hanya memiliki rapat.
Pada akhirnya, perjuangan Botok dan agenda Financial War Game bertemu pada satu persoalan, yaitu kekuasaan atas uang dan aset! Di dalam negeri, kita ingin memastikan uang hasil kejahatan tidak terlindungi. Di luar negeri, kita harus memastikan sistem finansial Indonesia tidak dapat dilumpuhkan hanya karena satu jalur ditutup.
Baca juga: Kasus Blokir Rekening: Bank Mandiri Tidak Salah, APH “Offside” dan OJK Harus Turun Tangan
Kedaulatan finansial bukan berarti keluar dari sistem global. Justru kita harus tetap berada di dalamnya dengan lebih banyak pilihan, lebih banyak jalur pembayaran, dan lebih banyak sumber likuiditas.
Itulah sebabnya setelah Botok selesai berbicara di depan DPR, para teknokrat seharusnya mulai berbicara di ruang yang lain: ruang tempat Indonesia menguji dirinya sendiri menghadapi Financial War Game.
Karena, perang berikutnya mungkin tidak dimulai dengan tembakan. Bisa jadi ia dimulai dengan sebuah notifikasi: “Transaction declined.”
