Hongkong--Ekonomi Tiongkok tumbuh sebesar 6,9% pada kuartal ketiga. Pertumbuhannya melambat dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Melambatnya ekonomi Tiongkok didorong oleh perlambatan yang dialami sejumlah sektor industri dan merosotnya pasar saham negara ini sejak krisis global 2009. Pencapaian ini sejatinya lebih rendah ketimbang target yang dipasang pemerintah Tiongkok sebesar...
News
Pertumbuhan Tiongkok Melambat ke 6,9%
Hongkong--Ekonomi Tiongkok tumbuh sebesar 6,9% pada kuartal ketiga. Pertumbuhannya melambat dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Melambatnya ekonomi Tiongkok didorong oleh perlambatan yang dialami sejumlah sektor industri dan merosotnya pasar saham negara ini sejak krisis global 2009. Pencapaian ini sejatinya lebih rendah ketimbang target yang dipasang pemerintah Tiongkok sebesar...
Pertumbuhan Tiongkok Melambat ke 6,9%
Hongkong--Ekonomi Tiongkok tumbuh sebesar 6,9% pada kuartal ketiga. Pertumbuhannya melambat dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Melambatnya ekonomi Tiongkok didorong oleh perlambatan yang dialami sejumlah sektor industri dan merosotnya pasar saham negara ini sejak krisis global 2009. Pencapaian ini sejatinya lebih rendah ketimbang target yang dipasang pemerintah Tiongkok sebesar...
Kebakaran Hutan; Jokowi Minta Masyarakat Bersabar
Jakarta--Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintah berupaya mengatasi kebakaran hutan melalui darat dan udara. Untuk itu, Jokowi meminta masyarakat bersabar. “Tapi kita harus sabar, karena lahan yang terbakar sangat luas,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai menyaksikan final Piala Presiden, di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, Minggu, 19...
OJK Siapkan Paket Terbaru
Jakarta--Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan paket kebijakan terbaru. Paket ketiga ini nantinya akan banyak menyinggung soal industri keuangan syariah. Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad mengatakan, dalam paket terbarunya nanti, OJK akan secara khusus menyiapkan 14 aturan khusus untuk industri keuangan syariah baik bank maupun nonbank. Delapan di...
Kredit BTPN Tumbuh 11% di Triwulan III-2015
Jakarta--PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) mencatat penyaluran kredit masih tumbuh 11% secara setahunan (year on year/yoy) dari Rp51,1 triliun menjadi Rp56,9 triliun pada akhis September 2015. Dalam keterangan pers perseroan di Jakarta, Senin, 19 Oktober 2015, dijabarkan bahwa, pertumbuhan kredit dimotori oleh peningkatan kredit ke segmen masyarakat prasejahtera...
Rakernas Perbarindo
- Rakernas Perbarindo Pembukaan Rakernas Perbarindo diresmikan oleh Gubernur Sultra Nur Alam, didampingi Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Choirul Chamhari, Deputi Komisioner OJK Heru Kristiana dan Ketua Umum Perbarindo Joko Suyanto. Rakernas Perbarindo dengan tema Mendorong Komitmen Industri BPR/BPRS sebagai Pilar UMKM di Indonesia untuk Mewujudkan Ekonomi Berdikari dilaksanakan di...
IHSG Dibuka Naik 12 Poin
Jakarta--Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka naik 12,828 poin atau 0,28% ke level 4.534,710 pada perdagangan Senin, 19 Oktober 2015. Sedangkan Indeks LQ45 naik 3,289 poin atau 0,43% ke level 775,560. Kenaikan ini sejalan dengan Bursa AS yang ditutup menguat pada akhir pekan kemarin ditopang oleh data produksi industri yang...
Kebijakan Jilid IV Bisakah Jaga Stabilitas Rupiah?
Pemerintah baru saja mengumumkan paket kebijakan jilid IV pada 15 Oktober lalu, namun apakah kebijakan tersebut bakal memberikan sentimen positif pada Rupiah? Rezkiana Nisaputra Jakarta--Masih melemahnya laju Dolar AS di awal pekan kemarin, telah memberikan sentimen positif pada sejumlah mata uang negara-negara emerging market, termasuk Rupiah. Namun, penguatan yang terjadi...
Kebijakan Ekonomi Jilid IV Jauh Dari Sektor Informal
Jakarta--Paket kebijakan ekonomi pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla jilid ke-IV yang diluncurkan pada tanggal 15 Oktober 2015 dinilai jauh dari sektor informal. Padahal dalam situasi kondisi ekonomi seperti ini proteksi dalam bentuk kebijakan ekonomi di sektor tersebut sangat layak diperhatikan. "Lagi-lagi prioritas dari kebijakan ekonomi yang dilakukan jauh dari...
