Jakarta--Kredit investasi pada November 2015 tercatat Rp992,208 triliun tumbuh 9,86% dibanding November tahun lalu. Pertumbuhan kredit investasi itu lebih tinggi dibanding kredit modal kerja dan kredit konsumsi. Kredit modal kerja dan kredit konsumsi tercatat hanya tumbuh masing-masing 5,52% dan 8,93%. Kendati lebih baik dibanding kredit jenis lainnya, pertumbuhan kredit investasi...
News
Pascateror Thamrin, Investasi Tetap Berlanjut
Jakarta--Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memastikan bahwa peristiwa peledakan dan penembakan yang terjadi di Jalan Thamrin, Jakarta pada hari Kamis (14/1) tidak berdampak pada menurunnya jumlah pengguna layanan investasi di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pusat BKPM. Dari pantauan yang dilakukan oleh tim Pelayanan BKPM, jumlah antrian yang dilayani oleh...
Harga Saham Freeport Dinilai Tak Wajar
Jakarta--Perusahaan tambang emas raksasa yakni PT Freeport Indonesia (PTFI) telah menawarkan 10,64% sahamnya atau senilai US$1,7 miliar (setara Rp23 triliun). Banyak kalangan menilai, harga tersebut kemahalan dan tidak wajar. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun menganggap, saham PT Freeport Indonesia yang ditawarkan senilai US$1,7 miliar ini juga dianggap tidak wajar. Menurut...
IHSG Terdongkrak Naik Oleh Aksi Beli Selektif
Jakarta--Indeks Harga Saham Gungan (IHSG) ditutup naik 10,461 poin atau 0,23% ke level 4.491,737 pada perdagangan Selasa, 19 Januari 2016. Sementara indeks LQ45 ditutup menguuat 6,208 poin atau 0,80% ke level 782,428. Penguatan indeks didorong aksi beli selektif di berbagai sektor saham. Kondisi tersebut membuat mayoritas sektoral saham di lantai...
Indonesia Dorong UKM Masuk Rantai Perdagangan Global
Beijing—Usaha Kecil dan Menengah merupakan pilar ekonomi Asia. Namun demikian sektor ini di banyak negara di Asia belum banyak berkembang. Hal itu dikarenakan beberapa faktor, diantaranya, belum ada definisi yang sama soal UKM di antara negara majun dan negara berkembang, serta minimnya akses UKM ke sektor keuangan. Padahal, mengutip data...
Pemda Diminta Bebaskan Izin IMB Untuk Rumah MBR
Jakarta--Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta pemerintah daerah untuk membebaskan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Adanya pembebasan IMB di daerah-daerah diharapkan dapat mendorong peningkatan pembangunan Program Sejuta Rumah bagi masyarakat Indonesia di tahun 2016 ini. "Program sejuta rumah yang...
Masalah Korupsi Hambat Daya Saing RI
Jakarta--Masih banyaknya koruptor di Indonesia, membuat pemerintah gerah. Oleh sebab itu pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus berkomitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi. Kendati pemerintah terus melakukan pemberantasan pada korupsi, namun Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi menilai, jika Indonesia masih banyak koruptor, maka...
OJK Segera Finalisasi Aturan Gadai Swasta
Jakarta--Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut pihaknya sedang dalam tahap akhir untuk melakukan finalisasi peraturan mengenai pembinaan kepada gadai swasta. Aturan ini bertujuan untuk membuat standarisasi bagi gadai swasta. Deputi Komisioner Pengawasan Non Bank OJK Dumoly Pardede menyebut bahwa layanan gadai swasta mencakup tujuh pelayanan seperti jasa penyaluran pinjaman, gadai, fidusia,...
Nih Syarat Anggota Kliring Berpartisipasi di Kontrak Berjangka dan Opsi
Jakarta--PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) menyampaikan, bahwa ada beberapa syarat bagi Anggota Kliring (AK) yang akan berpartisipasi di transaksi Kontrak Berjangka dan Opsi (KB-OS). Direktur KPEI, Sunandar merincikan, untuk persyaratan pertama adalah, AK harus menyampaikan keinginan partisipasinya kepada KPEI. "Di antaranya, copy surat persetujuan memperdagangkan kontrak berjangka dan opsi...
BPK Harus Tingkatkan Peran Sebagai Lembaga Audit
Jakarta--Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta untuk meningkatkan perannya sebagai lembaga audit pemerintah. Pasalnya, selama ini peran BPK masih sebatas penilaian kinerja laporan keuangan pemerintah yang mencakup Kementerian dan Lembaga (K/L). Permintaan tersebut seperti disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi, di Kantor BPK, Jakarta, Selasa,...
