Jakarta – Cadangan Devisa Indonesia pada Mei 2025 tercatat stabil sebesar USD152,5 miliar. Angka ini tidak berubah dari bulan sebelumnya, April 2025, setelah sebelumnya menurun pada Maret 2025, yang saat itu berada di level USD157,1 miliar. Kepala Ekonom Bank Mandiri, Andry Asmoro mengatakan, membaiknya sentimen global membuka ruang bagi penguatan rupiah dan...
News
Komisi XII Apresiasi Pemerintah Cabut Izin Tambang Raja Ampat
Jakarta - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi mengapresiasi langkah tegas Presiden Prabowo dalam mencabut izin usaha pertambangan (IUP) milik empat perusahaan tambang di wilayah Geopark Raja Ampat, Papua Barat Daya. Ia menilai, langkah pencabutan IUP tersebut sebagai bentuk keberanian politik dan keberpihakan nyata terhadap kelestarian lingkungan. "Saya, atas...
Laba Bersih MINE Tumbuh 6,9 Persen Jadi Rp62 Miliar di Q1 2025, Ini Pendorongnya
Jakarta - PT Sinar Terang Mandiri Tbk (MINE) membukukan kinerja keuangan yang positif untuk periode kuartal I 2025. Di tengah berbagai tantangan, perseroan mampu mencatatkan pertumbuhan laba bersih 6,9 persen secara year on year (yoy) menjadi Rp62 miliar dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp58 miliar. Chief Financial Officer MINE,...
Sinar Terang Mandiri (MINE) Tak Bagikan Dividen dari Laba 2024, Ini Alasannya
Jakarta - PT Sinar Terang Mandiri Tbk (MINE) pada hari ini telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang antara lain membahas penggunaan laba bersih untuk tahun buku 2024. Direktur Utama MINE, Ivo Wangarry, mengatakan bahwa untuk laba bersih tahun 2024, para pemegang saham sepakat untuk tidak membagikan dividen dari...
Four Nickel Mining Licenses in Raja Ampat Revoked, Government Takes Firm Steps
Jakarta - Indonesian President Prabowo Subianto has taken a firm step by revoking the mining business licenses (IUP) of four companies operating in Raja Ampat Regency, Southwest Papua. Minister of State Secretary Prasetyo Hadi revealed that the revocation decision was made by President Prabowo in a limited meeting with a...
Kemenkeu: Butuh Rp14.000 Triliun untuk Biayai Pembangunan Berkelanjutan
Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut dibutuhkan dana sebesar Rp14.000 triliun untuk membiayai keseluruhan sustainable development goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu, Masyita Crystallin menegaskan, Kemenkeu memiliki peran krusial dalam mengelola kebijakan fiskal sekaligus menjadi fasilitator utama bagi transformasi menuju ekonomi berkelanjutan. “Kebutuhan pendanaan...
Daftar 4 Perusahaan Tambang di Raja Ampat yang Dicabut Izinnya oleh Pemerintah
Jakarta - Pemerintah secara resmi mencabut izin usaha pertambangan (IUP) milik empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Keputusan tersebut diambil Presiden Prabowo Subianto usai rapat terbatas pada Senin, 9 Juni 2025. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, keempat perusahaan tersebut yakni PT Anugerah Surya Pratama...
Askrindo Peduli, Tebar Kebaikan di Hari Kurban
Jakarta – Dalam momen Iduladha 1446 H, PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), anggota holding Asuransi dan Penjaminan, Indonesia Financial Group (IFG), kembali menunjukkan komitmennya terhadap kegiatan sosial dan keagamaan melalui penyaluran hewan kurban kepada masyarakat. Penyaluran hewan kurban oleh Askrindo bukanlah hal baru. Tahun ini, sebanyak 18 ekor sapi dan...
Ministry of Finance: Rp14,000 Trillion Needed to Finance Sustainable Development Goals
Jakarta - The Ministry of Finance (Kemenkeu) said that Rp14,000 trillion is needed to finance all sustainable development goals (SDGs). Director General of Financial Sector Stability and Development of the Ministry of Finance, Masyita Crystallin emphasized that the Ministry of Finance has a crucial role in managing fiscal policy as...
Bahlil Beberkan Alasan Cabut IUP 4 Perusahaan Tambang di Raja Ampat
Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan alasan pemerintah mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Menurutnya, pencabutan dilakukan berdasarkan evaluasi dari aspek lingkungan, teknis, serta masukan dari masyarakat dan pemerintah daerah. “Alasannya adalah pertama memang secara lingkungan, yang...
