Jakarta--Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mengkaji peraturan terkait kewajiban kepada perusahaan sekuritas dengan MKBD (Modal Kerja Bersih Disesuaikan) di atas Rp250 miliar untuk menjadi underwriter perusahaan rintisan atau startup. Hal ini sejalan dengan besarnya minat perusahaan rintisan dengan aset sampai Rp100 miliar untuk menggalang dana melalui Initial Public offering (IPO)....
News
MNC Bank Incar Kredit Komersial Rp4,5 Triliun
Jakarta--PT Bank MNC Internasional Tbk (MNC Bank) tengah gencar menyasar segmen usaha komersial, salah satunya di sektor properti. Buktinya, meski fokus di segmen konsumer, MNC Bank tetap menggenjot porsi kredit komersial agar terjaga di level 35 persen. Direktur MNC Bank, Benny Purnomo mengatakan, tahun ini pihaknya menargetkan kredit segmen komersial...
Dorong Yuk Nabung Saham, BEI Siapkan Insentif Pajak
Jakarta--PT Bursa Efek Indonesia (BEI) terus mendorong perpindahan dana pihak ketiga (DPK) bank ke dalam bentuk investasi ekuitas dengan memberi insentif perpajakan pada Program Yuk Nabung Saham. Otoritas bursa berharap sedikitnya masuk dana Rp10 triliun dari program ini. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Utama BEI, Tito Sulistio, di Jakarta, Kamis, 6...
Dampak Kebijakan Perintah Eksekutif AS Tak Signifikan ke RI
Jakarta--Bank Indonesia (BI) menilai kebijakan Presiden AS Donald Trump yang akan mengeluarkan dua perintah eksekutif (executive order) untuk mencari akar masalah penyebab defisit neraca perdagangan AS, diyakini tidak akan berdampak signifikan terhadap kinerja perdagangan Indonesia. Sebagai informasi, Indonesia dimasukkan ke dalam daftar khusus yang dituding bertanggung jawab atas defisit neraca...
MNC Bank Kucurkan Pinjaman Rp150 Miliar ke PLI
Jakarta--PT Bank MNC Internasional Tbk (MNC Bank) memberikan pembiayaan ke PT Prioritas Land Indonesia (PLI) sebesar Rp150 miliar. Presiden Direktur MNC Bank, Benny Purnomo mengatakan tenor pembiayaan tersebut disepakati dengan jangan jangka waktu lima tahun. "Kerja sama antara MNC Bank & PT Prioritas Land Indonesia berdasarkan pertimbangan kinerja dan portofolio...
Ini Tantangan NPG ke Depan Versi JPN
Jakarta--Kehadiran Gerbang Pembayaran Nasional atau National Payment Gateway (NPG) menjadi mimpi bagi sistem pembayaran nasional. Namun demikian masih banyak tantangan yang harus diselesaikan agar Indonesia bisa berdaulat dalam hal transaksi di negeri sendiri. Selama ini prinsipal asing semacam Visa dan MasterCard memang menjadi pemain utama dalam sistem pembayaran di Indonesia....
Peluncuran Electronic Trading Platform
[Best_Wordpress_Gallery id="884" gal_title="Peluncuran Electrnic Trading Platform"] (Kiri-kanan) Kepala Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Nanang Hendarsah,Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal II Otoritas Jasa Keuangan Fakhri Hilmi,Dirjend Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan,Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Tito Sulistio bersama membuka perdagangan di Bursa Efek Indonesia Jakarta,Kamis 6 April...
OJK Ingatkan Relife Cari Dana Penuhi Ketentuan Modal
Jakarta - PT Asuransi Jiwa Recapital alias Relife mendapat perhatian khusus dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait kesehatannya yang di bawah standar, terutama jika dilihat dari risk based capital (RBC) berada di bawah ketentuan 120 persen. Oleh sebab itu, OJK meminta Relife mencari sumber dana untuk memenuhi ketentuan modalnya sebesar...
Pembiayaan UKM Ekspor EximBank tumbuh 44,54 persen
Jakarta--Total pembiayaan usaha kecil dan menengah ekspor (UKME) Indonesia EximBank mencapai Rp10,50 triliun di tahun 2016, atau tumbuh 44,54 persen dari Rp7,276 triliun pada tahun sebelumnya. Dengan capaian ini, UKME memiliki porsi 11,86 persen dari total pembiayaan perseroan. Susiwijono Moegiarso, Plt Direktur Utama Indonesia EximBank menegaskan, pihaknya ingin mendampingi agar...
PKJSN Minta Pemerintah Konsisten Jalankan UU
Jakarta--Pusat Kajian Jaminan Sosiai Nasional (PKJSN) mendesak pemerintah untuk kembali menjalankan amanat UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), serta UU No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Hal tersebut terkait dengan pengalihan kepersertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sebanyak 4,8 juta pegawai negeri sipil...
