News

Pemulihan Bencana Sumatra Digenjot, Pemerintah Telusuri Dugaan Pelanggaran Lingkungan

Poin Penting Pemerintah mempercepat pemulihan banjir di Sumatra dan Aceh melalui operasi terpadu TNI–Polri dengan membuka akses darat, laut, dan udara untuk distribusi bantuan. Lebih dari 50 helikopter, pesawat angkut, dan kapal TNI dikerahkan guna menjangkau wilayah terisolasi serta memperlancar mobilisasi logistik. Satgas Penertiban Kawasan Hutan menelusuri dugaan pelanggaran lingkungan,...

Liburan ke Luar Negeri Meningkat, Honest Card Catat Rekor Transaksi Rp95 Miliar

Poin Penting Minat liburan ke luar negeri meningkat tajam, dengan hampir 80% wisatawan Indonesia melakukan perjalanan internasional pada 2025. Transaksi luar negeri pengguna Honest Card naik 38%, didominasi kuliner, belanja ritel, dan transportasi, dengan negara tujuan terbanyak Jepang, Tiongkok, dan Asia Tenggara. Total transaksi mencapai Rp95 miliar, memberikan penghematan hingga...

OJK Revisi Aturan Pengawasan, Beri Napas Lebih Panjang untuk LKM Perkuat Permodalan

Poin Penting OJK menerbitkan POJK 25/2025 yang memberikan tambahan masa peralihan bagi LKM dalam memenuhi rasio ekuitas terhadap modal disetor. Penyesuaian aturan dilakukan karena perlambatan ekonomi melemahkan kemampuan bayar debitur dan memengaruhi permodalan LKM. OJK menegaskan komitmen pengawasan yang adaptif, agar LKM dapat memperkuat struktur permodalan secara bertahap tanpa mengganggu...

BGN Pastikan Layanan Pemenuhan Gizi di Sumut Tetap Berjalan Optimal

Poin Penting Layanan gizi BGN di Sumatra Utara tetap berjalan, meski 12 dari 179 SPPG terhenti akibat bencana di Medan, Langkat, dan Sibolga BGN mengaktifkan langkah percepatan dan distribusi alternatif untuk memastikan pemenuhan gizi tidak terputus, meskipun akses jalan terputus, distribusi bahan baku terhambat, dan fasilitas rusak. Sinergi pemerintah daerah,...

OJK Rilis Aturan Baru Soal Perdagangan Aset Kripto, Ini Isinya

Poin Penting OJK terbitkan POJK 23/2025 untuk memperkuat regulasi dan pengawasan perdagangan Aset Keuangan Digital, termasuk kripto dan derivatifnya Ruang lingkup AKD diperluas, mencakup aset kripto dan derivatifnya, dengan ketentuan hanya aset yang tercantum di Daftar AKD Bursa yang boleh diperdagangkan Aturan derivatif AKD diperketat, termasuk kewajiban persetujuan Bursa ke...

Strategi ACA Pacific Perkuat Ekosistem Contact Center Indonesia

Poin Penting ACA Pacific resmi ditunjuk sebagai Distributor Zoom di Indonesia untuk memperkuat ekosistem contact center melalui solusi teknologi berbasis AI. Penunjukan ini memungkinkan ACA Pacific menghadirkan Zoom Workplace dan Zoom Phone, solusi cloud yang menyederhanakan komunikasi suara, layanan pelanggan, dan operasional contact center. ACA Pacific akan membangun total contact...

BEI Dalami Kasus Dugaan Lenyapnya Dana Nasabah Rp71 Miliar di Mirae Asset Sekuritas

Jakarta - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan terkait dugaan penyalahgunaan aset nasabah dari Anggota Bursa (AB) PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia. "Kami sudah menerima laporan terkait penyalahgunaan aset nasabah di rekening efek nasabah dari AB Mirae," ucap Kristian Manullang, Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan...

IHSG Sesi I Bertahan di Zona Hijau, Ini Pendorongnya

Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan sesi I hari ini (4/12) mampu ditutup bertahan menghijau ke level 8.635,22 dari posisi 8.611,78 atau menguat 0,27 persen. Pilarmas Investindo Sekuritas melihat penguatan saham itu didorong oleh sentimen Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) yang menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia...

Pemerintah Bisa Gunakan Anggaran On Call Rp4 Triliun Tangani Banjir Sumatra

Jakarta - Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mendesak pemerintah segera mengerahkan seluruh sumber daya, termasuk memanfaatkan alokasi dana darurat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk penanganan bencana banjir di Sumatra dan Aceh. “Pemerintah dapat menggunakan dana on call yang ada di APBN tahun 2025 sebesar Rp4 triliun untuk penanganan...

Komisi XI DPR RI Setujui Peningkatan Minimum Free Float Saham 10-15 Persen

Poin Penting Komisi XI DPR RI menyetujui kenaikan minimum free float saham menjadi 10-15 persen, dari sebelumnya 7,5 persen, dengan masa transisi tiga tahun bagi emiten. Aturan baru mencakup perhitungan free float saat IPO hanya dari saham yang ditawarkan ke publik, serta kewajiban mempertahankan level free float minimal selama satu...