News

45 Emiten Siap Buyback Saham Tanpa RUPS, Alokasi Dana Capai Rp26,52 Triliun

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa sejak 20 Maret hingga 31 Juli 2025, terdapat 45 emiten yang menyampaikan rencana melakukan pembelian kembali saham atau buyback tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Derivatif Keuangan, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi menyebutkan bahwa alokasi...

Bos OJK Tanggapi Fenomena Rojali dan Rohana, Ini Penjelasannya

Jakarta – Fenomena Rojali (rombongan jarang beli) dan Rohana (rombongan hanya nanya) menggambarkan perilaku masyarakat yang hanya jalan-jalan di pusat perbelanjaan tanpa membeli. Hal ini mencerminkan kecenderungan masyarakat tengah menahan belanja. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, fenomena tersebut sejalan dengan kondisi di tingkat produksi dan pertumbuhan ekonomi yang sedang tidak...

Tarif Pajak Kripto Resmi Berlaku, Ini Respons Tokocrypto

Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan resmi menetapkan skema pajak baru atas transaksi aset kripto yang mulai berlaku pada 1 Agustus 2025. Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2025, tarif Pajak Penghasilan (PPh) final atas transaksi kripto ditetapkan sebesar 0,21 persen untuk perdagangan domestik, dan 1 persen untuk...

53 Persen Emiten Bukukan Pertumbuhan Kinerja, Ini Kata OJK soal Semester I 2025

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa hingga saat ini terdapat lebih dari 800 emiten perusahaan tercatat yang telah menyampaikan laporan keuangan untuk semester I 2025. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, menjelaskan, masih ada perusahaan tercatat yang baru akan menyampaikan laporan...

Komisi XI DPR Soroti Pemblokiran Rekening, Dinilai Langgar Hak Konstitusional

Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro, menilai kebijakan pemblokiran rekening pribadi yang tidak aktif selama tiga bulan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai langkah berlebihan dan berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara. “PPATK dibentuk untuk mengawasi transaksi keuangan yang mencurigakan, bukan untuk menyentuh...

Komitmen Maybank Indonesia Dukung UMKM dan Transisi Hijau

Jakarta - PT Bank Maybank Indonesia, Tbk (Maybank Indonesia) menunjukkan komitmen jangka panjangnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan. Head of SME Banking Maybank Indonesia, David Wongso mengatakan, perseroan terus melakukan inovasi pada produk dan jasa keuangan berkelanjutan, termasuk pembiayaan ramah lingkungan serta perluasan akses keuangan yang menjangkau UMKM. Hal ini sejalan...

OJK: Premi Asuransi Komersial Tumbuh 0,65 Persen hingga Juni 2025

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total aset industri asuransi pada Juni 2025 mencapai Rp1.163,11 triliun atau meningkat 3,27 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy). Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, mengatakan dari sisi asuransi komersial, total aset mencapai Rp939,88 triliun atau naik 3,58 persen yoy....

Bos PPATK Tuai Sorotan karena Blokir Rekening Nganggur, Segini Harta Kekayaannya

Jakarta - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menjadi sorotan masyarakat usai kebijakan pemblokiran rekening pasif (dormant) menuai berbagai kritik pedas. Banyak pihak mempertanyakan konsistensi Ivan dalam posisi sebagai pengawas transaksi keuangan. Termasuk, mengulik harta kekayaannya. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Ivan tercatat memiliki...

DPR Buka Suara soal Abolisi Tom Lembong

Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sari Yuliati menyatakan dukungan atas pemberian amnesti dan abolisi kepada dua terdakwa tertentu yang menjadi perhatian publik. Ia menilai, pemberian abolisi dan amnesti tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek penting demi kepentingan yang lebih besar, terutama dalam momentum menjelang peringatan 80 tahun...