News

Pencekalan Bambang Tri Soal Piutang Menuai Kontroversi

Jakarta - Keputusan Menteri Keuangan (Menkeu)  No.108/KM.6/2020 Tanggal 27 Mei 2020 Tentang penetapan perpanjangan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara (KMP) SEA Games XIX-1997, Bambang Trihatmodjo, dianggap tak memiliki dasar hukum yang kuat. Alasan pemerintah mencegah bepergian ke luar negeri, karena Bambang Trihatmodjo memiliki permasalahan piutang...

Hati-Hati, Peralihan Pengawasan Bank Bisa Guncang Pasar Keuangan

Jakarta – Wacana pengalihan pengawasan lembaga keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke Bank Indonesia (BI) bisa mengguncang pasar keuangan, karena pemerintah dianggap tidak berpijak terhadap kebijakan jangka panjang. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi dalam diskusi publik bertema "Masa Depan Pengawasan Terintegrasi Sektor Keuangan" di...

Lagi, Bank Mandiri Konversi Empat Kantor Cabangnya di Aceh

Banda Aceh - Bank Mandiri Provinsi Aceh kembali mengkonversi empat outletnya menjadi syariah pada  Senin, 21 September 2020. Keempat Kantor Cabang Pembantu (KCP) tersebut adalah KCP Lhoksukon, KCP Langsa Opak, Kantor Kas (KK) Batuphat Lhokseumawe, dan KK Blang Lancang Lhokseumawe. Wono Budi Tjahyono, Regional CEO Bank Mandiri Sumatra I, menyatakan...

Pengawasan Terintegrasi Oleh OJK Perlu Diperkuat dan Independen

Jakarta - Masa depan pengawasan sektor keuangan yang terintegrasi terancam oleh adanya reformasi sistem keuangan yang direncanakan oleh pemerintah baik melalui Perppu maupun revisi UU BI. Pasalnya, pengawasan sektor keuangan terutama Industri Keuangan Non Bank (IKNB) saat ini justru harus diperkuat dan dilakukan secara independen. Demikian pernyataan tersebut seperti disampaikan oleh...

DPR Dorong Penguatan LPS Untuk Mitigasi Risiko Lembaga Keuangan

Jakarta - Untuk menghadapi risiko dari dampak pandemi yang merambat ke sektor keuangan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong perlunya penguatan dan perluasan kewenangan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi mengatakan, perlu adanya kewenangan preventif untuk LPS sehingga bisa mendeteksi lebih dini gejala-gejala tidak...

KSSK Perlu Diperkuat Untuk Hadapi Krisis

Jakarta – Penguatan kelembagaan yang tergabung dalam komite stabilitas sistem keuangan (KSSK) diperlukan guna menghadapi sejumlah krisis di masa Pandemi Covid-19 saat ini. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi mengatakan, penguatan kelembagaan seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) lebih diperlukan ketimbang...

Jaga Stabilitas Keuangan, Ini yang Sudah Dilakukan OJK

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinilai sudah banyak berbuat demi menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Eko Budi Supriyanto selaku Chairman Infobank Institute pada sebuah acara diskusi virtual. Dirinya sekaligus melihat bahwa peran OJK dalam pengawasan terintegrasi sistem keuangan sangat penting. "OJK dalam hal ini juga...

DPR Kaji Bentuk Badan Supervisi OJK

Jakarta - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengaku tengah mendiskusikan rencana pembentukan badan pengawasan supervisi untuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperkuat kinerja. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi dalam diskusi virtual yang diselenggarakan Infobank dengan The Chief Economist Forum dengan tema Masa...

Revisi UU BI: Jangan “Menganaktirikan” IKNB

Jakarta - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengkritisi rencana Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memindahkan pengawasan bank dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke Bank Indonesia (BI) pada 2023 yang tertuang dalam Revisi Undang-Undang (RUU) nomor 23 tahun 1999 tentang BI. Eko mengatakan,...

PN Jakarta Menangkan MNC Sekuritas dari Gugatan Tanggung Renteng

Jakarta - Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memenangkan MNC Sekuritas, menyusul gugatan yang dilayangkan PT Tugu Reasuransi Indonesia (Tugure). Sebagai informasi, Tugure menggugat tanggung renteng 23 pihak, termasuk di dalamnya PT MNC Sekuritas senilai total Rp1,1 triliun. Gugatan tersebut terkait investasi Tugure pada sejumlah surat utang jangka menengah (Medium Term Notes/MTN)...