Jakarta - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Badan Hukum Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Selasa, 12 Agustus 2025. Penyerahan SK ini disebut sebagai langkah awal penting dan strategis bagi pengembangan koperasi ke depan. "Kita akan mengisinya dengan kejujuran, semangat gotong...
News
Mundur dari Dirut Agrinas, Ini Sepak Terjang Joao Angelo De Sousa Mota
Jakarta – Nama Joao Angelo De Sousa Mota mendadak ramai diperbincangkan usai dirinya mengumumkan mundur dari posisi Direktur Utama (Dirut) PT Agrinas Pangan Nusantara. Keputusan pengunduran dirinya efektif berlaku pada Senin, 11 Agustus 2025. Ia hanya menjabat selama enam bulan di perusahaan pelat merah tersebut. Adapun alasan pengunduran Joao Angelo...
Celios: Pajak Kekayaan 50 Konglomerat RI Bisa Tambah Rp81 Triliun ke Negara
Jakarta - Center of Economic and Law Studies (Celios) merekomendasikan pemerintah menerapkan pajak kekayaan terhadap konglomerat sebagai langkah progresif guna meningkatkan penerimaan negara dan menciptakan asas keadilan. Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar, menyatakan selama ini Indonesia belum menerapkan pajak kekayaan secara progresif. Pajak atas aset kekayaan memang secara terbatas...
Celios Temukan Potensi Penerimaan Negara hingga Rp524 T Jika Pemerintah Lakukan Ini
Jakarta - Center of Economic and Law Studies (CELIOS) melaporkan potensi penerimaan negara tambahan mencapai Rp469 triliun hingga Rp524 triliun per tahun jika pemerintah menerapkan pemungutan melalui instrumen pajak progresif dan berkeadilan. “Dengan mengenakan pajak progresif kepada korporasi besar dan segelintir orang super kaya, potensi tambahan penerimaan negara dapat mencapai Rp469...
Celios Ungkap Efek Positif Turunkan PPN ke 8 Persen untuk Ekonomi RI
Jakarta - Center of Economic and Law Studies (Celios) dalam hasil studinya melaporkan penurunan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 8 persen dapat meningkatkan kontribusi terhadap penerimaan pajak hingga Rp1 triliun per tahun. Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar, menjelaskan bahwa riset ini disusun sebagai respons terhadap...
PBB Membalas Surat Celios Soal Permintaan Audit Data Ekonomi dari BPS, Apa Isinya?
Jakarta - Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengungkapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah membalas surat permohonan atas laporan investigasi data pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 sebesar 5,12 persen secara tahunan (year on year/yoy) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar mengatakan, surat itu sudah...
Gaduh Dompet Digital Bakal Diblokir, Ini Penjelasan PPATK
Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merespons kabar mengenai pemblokiran terhadap dompet digital (e-wallet) milik masyarakat. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menegaskan, pihaknya memang membuka peluang untuk pemblokiran terhadap dompet digital. Hanya saja, hal ini dilakukan terhadap dompet digital yang terindikasi melakukan tindak kejahatan, seperti judi online. “Tidak ada pemblokiran e-wallet...
IHSG Ditutup Melesat 2,44 Persen, Dekati Rekor Tertinggi
Jakarta – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada hari ini, 12 Agustus 2025 kembali ditutup meningkat ke posisi 7.791,69 dari dibuka pada level 7.605,92 atau menguat 2,44 persen. Bahkan, IHSG sempat menembus level 7.800,83. Ini merupakan level IHSG tertinggi tahun 2025, mendekati area penutupan tertinggi sepanjang sejarah di level 7.905,39,...
Prasasti Dorong Pemerintah Genjot Digitalisasi Demi Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Jakarta - Ekonomi digital memiliki potensi yang besar di masa mendatang. Riset lembaga ekonomi Prasasti for Policy Studies (Prasasti), menyebut sumbangan ekonomi digital terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia terus meningkat. Gundy Cahyadi, Research Director Prasasti mengatakan kontribusi ekonomi digital untuk PDB sudah mencapai 8,6 persen selama 5 tahun terakhir....
OJK Beberkan Update Deregulasi Syarat Kredit hingga Izin Usaha Gadai
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melakukan deregulasi terhadap tiga Peraturan OJK (POJK), khususnya di bidang Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML). Kepala Eksekutif Pengawas PVML OJK, Agusman, mengatakan deregulasi yang sedang disiapkan oleh OJK, salah satunya terkait dengan pelonggaran uang...
