Jakarta – Perekonomian Amerika Serikat (AS) yang sempat tumbang dengan tingkat inflasi yang ‘mendingin’ menjadi 3,2 persen per tahun disebut mulai bangkit dari situasi sulit tersebut.
Presiden AS Joe Biden mengumumkan bahwa pemerintahannya telah berhasil ‘membalikan keadaan’ ekonomi negaranya bangkit berkat disahkannya undang-undang tentang iklim, layanan kesehatan dan perpajakan tahun lalu.
Biden mengklaim, selain investasi lapangan kerja di industri hijau, undang-undang tersebut juga memberi masyarakat lebih banyak ruang bernapas untuk mengatasi harga kebutuhan pokok sehingga bisa membuat ekonomi AS bangkit.
Baca juga: Tekan Inflasi, Bank Mandiri Ramal The Fed Bakal Naikkan Suku Bunga Sekali Lagi di 2023
“Kita tidak meninggalkan siapa pun. Kita berinvestasi di seantero Amerika dari pantai timur ke pantai barat,” kata Biden, dinukil VOA Indonesia (18/8).
Sebelumnya, dalam acara di Gedung Putih pada Rabu (16/8), Biden berdiri bersama sejumlah orang, dari anggota serikat kerja, pebisnis UKM hingga konsumen.
Undang-undang menyeluruh itu, bersama dengan undang-undang infrastruktur dan undang-undang peningkatan produksi chip semikonduktor, merupakan inti dari “Bidenomics,” konsep ekonomi yang diusung Biden.
Gedung Putih pun dengan gencar mempromosikan konsep tersebut demi meningkatkan dukungan pemilih menjelang pencapresannya kembali tahun depan.
Di sisi lain, Gedung Putih berusaha keras menghubungkan agenda perekonomiannya yang populer dengan Biden yang tidak populer di mata pemilih.
Hal ini mengingat sebagian besar responden dalam sejumlah survei tidak puas dengan kinerja Biden dalam menangani perekonomian, meskipun kondisi ekonomi AS cenderung membaik.
Baca juga: The Fed Kerek Suku Bunga AS jadi Segini, Begini Dampaknya ke RI?
Meski bukti ekonomi AS kembali bangkit, namun kondisi tersebut tidak menjadikan dukungan politik bagi Biden pun menguat. Politisi Demokrat itu malah sibuk berkeliling selama beberapa minggu terakhir.
Biden menekankan bahwa investasi senilai sekitar USD500 miliar yang digelontorkan perusahaan swasta diklaim telah menjadi bukti keberhasilan kebijakannya tersebut. (*)
Editor: Galih Pratama
