BI Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV-2018 Stagnan
Jakarta–Bank Indonesia (BI) terus bertransformasi melalui kebijakannya untuk menjaga kondisi moneter dan makroprudensial yang sehat. Dalam transformasinya, BI dalam waktu dekat akan mengeluarkan aturan soal Gerbang Pembayaran Nasional atau National Payment Gateway (NPG) pada akhir Juni 2017.
Selain itu, BI juga sudah melakukan penyempurnaan pengaturan Giro Wajib Minimum (GWM) terkait pemenuhan GWM Primer dalam rupiah dengan melonggarkan aturan pencatatan GWM yang semula secara harian menjadi secara rata-rata (averaging) dua mingguan yang akan berlaku mulai 1 Juli 2017 dengan masa transisi selama 1 bulan.
Kedua transformasi yang dilakukan BI ini diharapkan dapat menjaga stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran di Indonesia. Adapun kebijakan dari NPG ini bertujuan untuk mendorong efisiensi dari sisi banknya maupun nasabahnya. Sedangkan kebijakan GWM Averaging, untuk memberikan fleksibilitas pada bank dalam mengelola likuiditasnya.
“Di tahun ini BI akan mengeluarkan peraturan mengenai NPG sebentar lagi kita tunggu dan itu bagus juga untuk masyarakat. BI juga akan mengeluarkan peraturan mengenai GWM Averaging, itu bagus juga kan. Jadi semua transformasi BI ini diberikan kepada masyarakat,” ujar Direktur Eksekutif Transformasi BI, Onny Widjanarko dalam seminar yang bertajuk Peluang dan Tantangan Dalam Penerapan NPG di Indonesia, Jakarta, Senin, 22 Mei 2017. (Bersambung ke halaman berikutnya)
Poin Penting IHSG menguat 1,46 persen ke 8.632,76, mendorong kapitalisasi pasar BEI naik 1,39 persen… Read More
Poin Penting OJK dan Polda Kalimantan Utara menuntaskan penyidikan dugaan tindak pidana perbankan di Bank… Read More
Poin Penting IHSG naik 1,46 persen ke level 8.632,76, diikuti kenaikan kapitalisasi pasar 1,39 persen… Read More
Poin Penting NII BTN melonjak 44,49 persen yoy menjadi Rp12,61 triliun pada kuartal III 2025,… Read More
Poin Penting LPS membuka peluang percepatan implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) dari mandat 2028 menjadi… Read More
Berlakunya Program Penjaminan Polis (PPP) yang telah menjadi mandat ke LPS sesuai UU No. 4… Read More