Bandung – Suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) atau BI Rate kembali terpangkas sebanyak 25 basis poin (bps) menjadi sebesar 4,75 persen pada periode September 2025.
Menanggapi hal tersebut, Head of Treasury and Financial Institution PT Bank Jago Tbk (ARTO), Yoyo Cahyadi, menjelaskan perseroan akan terus berfokus untuk menjaga profitabilitas, tidak harus berpatokan pada peningkatan Net Interest Margin (NIM).
“Fokus kami kan bukan NIM harus selalu naik atau gimana, enggak, tapi ujung-ujungnya lebih juga ke profitability. Jadi kalau NIM meningkat apakah profitability pasti naik? bisa ya, bisa enggak,” ucap Yoyo dalam Forum Jurnalis Jagoan dikutip, 21 September 2025.
Baca juga: Bank Jago Perkenalkan Konsep Inovasi Navigasi Kesehatan Berbasis AI
Lebih lanjut, Yoyo menjelaskan bahwa, NIM hanya salah satu matriks yang digunakan untuk mengukur kinerja perbankan, namun rasio yang ditentukan perlu memperhatikan dinamika pasar.
“Saya melihat NIM itu kan hanya salah satu matriks, matriks ukuran perbankan bahwa salah satunya itu NIM, tapi sebenarnya fokus kami kan bukan harus NIM harus selalu naik atau gimana, enggak,” imbuhnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, di saat suku bunga BI dipangkas, Bank Jago berkomitmen untuk tidak serta merta menggerakkan cost of fund (CoF) hanya untuk mendorong peningkatan NIM.
Hal itu tercermin dari laba bersih setelah pajak (net profit after tax) sebesar Rp127 milliar pada semester I 2025 ayau naik 154 persen secara tahunan atau year on year (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang senilai Rp50 miliar.
Baca juga: Kondisi Politik Tanah Air Terguncang, Bank Jago Pastikan Kinerja Keuangan Aman
Adapun, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) Bank Jago mencapai Rp22,4 triliun hingga akhir Juni 2025 atau meningkat 51 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp14,8 triliun.
Sementara dari sisi pembiayaan, Bank Jago berhasil menyalurkan kredit sebanyak Rp21,4 triliun hingga akhir Juni 2025 atau mengalami kenaikan 37 persen dibandingkan periode tahun sebelumnya yang sebesar Rp15,7 triliun. (*)
Editor: Galih Pratama
