Jakarta–Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di DKI Jakarta saat ini dinilai Bank Indonesia (BI) semakin berperan dalam peningkatan pelayanan publik dan pengendalian inflasi di ibukota.
Terdapat tiga BUMD di bidang pangan yang saat ini fungsinya semakin diperkuat oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mendukung kestabilan harga pangan di Jakarta. Ketiga BUMD tersebut adalah PT Food Station Tjipinang Jaya yang memiliki fasilitas gudang beras terbesar di Jakarta, PD Dharma Jaya yang memiliki rumah pemotongan hewan yang juga terbesar di Jakarta, dan PD Pasar Jaya yang menguasai 153 pasar yang tersebar di seluruh wilayah ibukota.
Kapasitas besar yang dimiliki oleh ketiga BUMD tersebut sebelumnya hanya dimanfaatkan untuk mendapatkan tambahan penghasilan bagi Pemprov DKI dengan menyewakan fasilitas-fasilitas tersebut pada masyarakat. Namun saat ini ketiga BUMD tersebut telah disinergikan untuk peningkatan kesejahteraan penduduk DKI melalui pembentukan rantai pasokan dan manajemen pasokan komoditas pangan strategis, yang berujung pada pengendalian harga.
PT Food Station Tjipinang Jaya dan PD Dharma Jaya bergerak di sisi hulu dengan mencari dan menjamin pasokan komoditas dry food (terutama beras), dan komoditas berbagai jenis daging. Sementara, PD Pasar Jaya bergerak di sisi hilir dengan mendistribusikan berbagai komoditas tersebut ke masyarakat melalui pasar-pasar yang dimiliki.
Upaya-upaya tersebut merupakan bentuk komitmen Pemprov DKI sebagai anggota Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) DKI Jakarta. Bersama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Pemprov DKI telah menyusun roadmap pengendalian inflasi Jakarta tahun 2015-2019 yang menjadi panduan bagi seluruh anggota TPID Jakarta.
Terkait dengan penguatan peran BUMD yang menjadi salah satu langkah utama dalam roadmap tersebut, pada akhir tahun 2015 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta tidak menyarankan Pemprov DKI untuk melakukan go public ketiga BUMD tersebut. Orientasi fungsi BUMD berpotensi lebih mengarah pada profitabilitas dari pada pelayanan publik jika mereka go public. Pada akhirnya, ketiga BUMD tersebut semakin fokus dan pembiayaan kegiatannya dapat didukung oleh APBD.
Sampai saat ini ketiga BUMD tersebut telah melakukan banyak hal. PT Food Station Tjipinang Jaya saat ini telah menguasai sekitar 12% stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) dan berencana akan terus meningkatkan pangsanya agar mampu menjadi price maker. Hal ini diupayakan melalui kerja sama dengan daerah pemasok beras termasuk dengan beberapa SRG (Sistem Resi Gudang). Untuk menghadapi gejolak pasokan, kerja sama juga dilakukan dengan Bulog yang memberikan standby stock beras sebanyak 200.000 ton yang dapat diambil sewaktu-waktu pada saat terjadi gangguan pasokan beras ke Jakarta.
PD Dharma Jaya, yang berfokus pada komoditas daging sapi, juga melakukan berbagai program yang ditujukan untuk pengendalian harga daging sapi, antara lain melalui pengadaan sapi dari NTT dan impor. Selain itu, dalam mendukung keberlangsungan peternakan sapi lokal, PD Dharma Jaya juga melakukan program breeding sapi, yang dinilai banyak perusahaan sapi sebagai bisnis yang berisiko dan butuh waktu panjang dalam pengembangan. Walau demikian, program ini tetap dijalankan dengan baik, dengan misi swasembada daging sapi pada beberapa tahun kedepan. Program ini telah dilakukan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kupang dan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
Di sisi lainnya, PD Pasar Jaya, yang berfokus pada hilir dan pengembangan pasar, juga memiliki program pengendalian harga pangan. Saat ini PD Pasar Jaya berencana untuk membangun Pasar Grosir (pusat perkulakan) di Pasar Induk Kramat Jati dan beberapa titik pasar lainnya, yang ditargetkan selesai Februari 2017. Pedagang dapat membeli pasokan berbagai macam pangan di pasar tersebut, dengan harga yang sudah diterapkan Pemerintah. Hal ini bertujuan untuk meredam gejolak dan perbedaan harga dengan cara memperpendek mata rantai tata niaga pangan.
Peran ketiga BUMD tersebut semakin penting saat akan dilaksanakan kerja sama ketahanan pangan antar daerah. Dalam High Level Meeting Rapat Koordinasi Wilayah antara TPID DKI Jakarta, TPID Jawa Barat dan TPID Banten, yang dilaksanakan pada 24 Oktober 2016, ketiga BUMD tersebut menjadi ujung tombak pelaksanaan kerja sama tersebut. Dalam pertemuan tersebut, TPID DKI Jakarta yang juga menghadirkan Direktur Utama dari ketiga BUMD, memaparkan program-program pengendalian inflasi yang sudah dan akan dilakukan, dan kebutuhan pasokan pangan, utamanya beras dan sapi di DKI Jakarta.
“Hal ini ditindaklanjuti dengan penawaran kerja sama perdagangan oleh TPID Jawa Barat dan TPID Banten. TPID Banten menawarkan kerja sama pengelolaan Sistem Resi Gudang (SRG) dan perdagangan beras di Kabupaten Lebak, yang selama ini selalu mengalami surplus beras,” terang Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Doni P. Joewono dalam siaran persnya, hari ini.
Kerja sama pengelolaan SRG dan perdagangan beras akan dilaksanakan bersama PT Food Station Tjipinang Jaya. TPID Jawa Barat, mengharapkan kerja sama dengan PD Dharma Jaya melalui program breeding sapi. Mereka menawarkan beberapa alternatif lahan untuk dapat dimanfaatkan sebagai tempat pelaksanaan program breeding PD Dharma Jaya. Walau demikian, potensi kerja sama tidak hanya sebatas beras dan daging sapi, tetapi juga berbagai komoditas pangan yang ada. Rencana PD Pasar Jaya untuk mengembangkan pasar perkulakan di beberapa titik di DKI Jakarta dimanfaatkan TPID Jawa Barat dan TPID Banten untuk menyalurkan produk pangan utamanya.
“Penguatan koordinasi Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi DKI serta BUMD di bidang pangan melalui TPID akan selalu digalakkan untuk mencapai inflasi yang rendah dan stabil pada tahun 2016 dan tahun-tahun selanjutnya,” imbuh Doni.
Menurutnya, penguatan peran dan sinergitas ketiga BUMD bidang pangan perlu terus didorong oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui berbagai program yang tidak hanya semata-mata mengendalikan harga pangan di DKI Jakarta, namun juga dapat meningkatkan perekonomian bagi daerah pemasoknya.
“Terkendalinya harga pangan DKI Jakarta akan menjadi barometer pergerakan harga pangan nasional. Peran BUMD Pangan DKI Jakarta juga dapat menjadi percontohan bagi daerah lain dalam pengendalian harga,” tutupnya. (*)
Editor: Paulus Yoga
