Menurut Dyah, terdapat 4 fase pelaksanaan proyek tersebut, yang berlangsung dalam rentang tahun 2014-2018. Fase pertama yang dimulai sejak 2014 adalah identifikasi best practices jasa layanan keuangan pedesaan yang dilaksanakan di 5 negara (Thailand, Indonesia, China, Philipina, dan India).
Kemudian, fase kedua (2015-2016) merupakan pilot project dari best practices yang dilaksanakan di tiga negara (Indonesia, China, dan Philipina). Fase ketiga merupakan diseminasi hasil pilot project dan merumuskan arah untuk mendorong penerapan best practices, dilanjutkan fase keempat yaitu diseminasi hasil RuFBeP project dalam bentuk program pertukaran kunjungan (exchange visit program).
Lokakarya diikuti oleh 68 peserta dari 12 negara. Selain mendiseminasikan hasil pilot project di tiga negara (Indonesia, China dan Philipina), lokakarya juga menghadirkan para ahli di bidangnya, antara lain dari National Bank For Agriculture And Rural Development (NABARD) India dan IFAD yang akan memaparkan berbagai inovasi dan best practices pembiayaan sektor pertanian di berbagai negara di Asia.
Dalam rangka pelaksanaan proyek, di setiap negara dibentuk forum koordinasi berupa Country Working Group. Di Indonesia, Country Working Group dipimpin oleh Bank Indonesia yang terdiri dari beberapa kementerian/lembaga terkait, yaitu: Bappenas, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Koperasi dan UKM. (Bersambung ke halaman berikutnya)
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti pentingnya peningkatan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia… Read More
Bandung - PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance) mengambil langkah agresif untuk mengatasi… Read More
Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan sesi I hari ini (18/11) kembali… Read More
Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama sepekan mengalami penurunan sebesar 1,73 persen di… Read More
Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami pelemahan yang signifikan pada periode pekan lalu… Read More
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun… Read More