Poin Penting
- ABI memperkuat literasi keamanan siber untuk menekan risiko kejahatan digital
- OJK mengingatkan fraud berbasis AI, phishing, dan deepfake terus meningkat
- BSSN, OJK, dan ABI memperkuat kolaborasi demi meningkatkan perlindungan konsumen digital.
Jakarta – Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) terus berupaya memperkuat sistem pertahanan di sektor keuangan digital dengan mengintensifkan program, termasuk lewat edukasi dan literasi keamanan siber lintas sektoral secara nasional.
Langkah strategis ini memang menjadi kebutuhan di tengah terus meningkatnya ancaman kejahatan siber. Para peretas pun semakin canggih dan menyasar psikologis pengguna jasa keuangan.
Untuk meningkatkan edukasi dan literasi keamanan siber, ABI ambil bagian dalam Festival Aman Digital 2026 yang diinisiasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Balai Kota Jakarta, beberapa hari lalu. Gelaran ini menjadi forum strategis sekaligus wadah konsolidasi antara pemerintah, regulator, industri perbankan dan teknologi dalam memperkuat mitigasi risiko fraud digital.
Deny Giovanno, Anggota Departemen Advokasi Strategis Asosiasi Blockchain Indonesia yang juga merupakan Public Policy & Government Relations Manager PT Pintu Kemana Saja (PINTU), mengungkapkan, eskalasi kejahatan siber mengharuskan pelaku industri mengambil peran sebagai garda terdepan.
Baca juga: Ancaman Siber Berbasis AI Makin Masif, Perusahaan Harus Ubah Strategi Pertahanan Digital
“Untuk memerangi kejahatan siber, kami terus mendorong peningkatan literasi keamanan siber yang dilakukan oleh ABI dan para anggotanya. Salah satunya melalui Bulan Literasi Kripto yang diadakan sejak tahun 2023,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Jum’at, 26 Juni 2026.
Deny menegaskan, ABI dan anggota bersama regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agresif melakukan kampanye untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang aset kripto dan teknologi blockchain.
Menurutnya, ketahanan konsumen di era digital tidak hanya bergantung pada keandalan sistem proteksi teknologi, tapi juga tingkat kekritisan pengguna. Masyarakat didorong untuk kritis dalam menghadapi berbagai modus penipuan di era digital.
OJK, melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) juga menekankan urgensi penguatan literasi digital. Regualtor mencatat, adanya pergeseran pola fraud digital yang kini memanfaatkan kemajuan teknologi mutakhir guna menyasar kelompok usia produktif.
Menurut Daniel Apriandi, Deputi Direktur Departemen Perlindungan Konsumen OJK sekaligus Sekretariat Satgas PASTI, kelompok usia 25–49 tahun adalah yang paling produktif sekaligus paling banyak disasar penipu. Alasannya, kelompok ini paling aktif bertransaksi digital.
“Scam dengan modus phishing dan social engineering terus meningkat, diperparah dengan penggunaan AI dan deep fake yang kini mampu meniru wajah, suara, dan bahasa tubuh korban secara sempurna,” imbuhnya.
Sementara, Pemprov DKI Jakarta juga melihat tren ini dan turut memberikan dukungan penuh terhadap sinergi lintas sektor yang terjalin. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, Marulina Dewi, menggarisbawahi bahwa sifat serangan siber era kini telah bergeser dari sekadar gangguan teknis operasional menjadi manipulasi psikologis terstruktur.
“Atas nama Pemprov DKI Jakarta kami mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada BSSN yang secara konsisten mendorong terus peningkatan kesadaran budaya keamanan siber di Indonesia melalui berbagai program literasi dan kolaborasi lintas sektor,” lanjutnya.
Sekarang ini, lanjutnya, serangan siber hari ini bukan lagi sekadar soal sistem yang down, melainkan sudah menyasar sisi psikologis manusia melalui social engineering, kebocoran data pribadi, hingga maraknya disinformasi.
Baca juga: Ensign InfoSecurity: Kelalaian Internal Masih Jadi Celah Serangan Siber Bank
BSSN ini merancang langkah nyata jangka pendek untuk mempercepat penetrasi pemahaman publik. Grand design program strategis ini disebut butuh keterlibatan seluruh lini.
“Diperlukan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, baik kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, komunitas, dunia usaha, media, maupun masyarakat luas,” kata Direktur Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi Badan Siber dan Sandi Negara Satryo Suryantoro.
Melihat tren dan lanskap keuangan ke depan, peran teknologi finansial seperti blockchain dan aset kripto diproyeksikan akan terus tumbuh ekspansif. Oleh sebab itu, ABI berkomitmen menjadikan aspek kepatuhan, keamanan siber, dan perlindungan konsumen sebagai pilar utama pertumbuhan industri secara berkelanjutan. (*) Ari Astriawan
