Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi belanja pemerintah pusat hingga akhir Desember 2024 mencapai Rp2.486,7 triliun atau 100,8 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), naik 11 persen yoy.
“Belanja pusat Rp2.486,7 triliun. Belanja pemerintah pusat ini tumbuh 11 persen dibandingkan belanja pemerintah pusat tahun 2023,” kata Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan I dalam APBN KiTa di Jakarta, Senin, 6 Januari 2025.
Suahasil menyebutkan bahwa realisasi belanja tersebut terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Rp1.315 triliun atau 120,6 persen dari target APBN 2024.
Kemudian, belanja non K/L sebesar Rp1.171,7 triliun atau 85,1 persen dari pagu APBN 2024, utamanya terdiri atas realisasi subsidi/kompensasi energi dan pembayaran manfaat pensiun.
Suahasil merinci, belanja pemerintah pusat di sepanjang 2024 dipengaruhi oleh sejumlah hal. Di kuartal I 2024 belanja pemerintah pusat naik 23,2 persen dipengaruhi oleh kenaikan gaji pokok ASN/TNI/Polri sebesar 8 persen dan pensiunan ASN/TNI/Polri sebesar 12 persen.
Kemudian, pembayaran sebagian THR ASN/TNI/Polri pegawai aktif dan pensiunan, dukungan penyelenggaraan Pemilu 2024, penyaluran bansos PKH dan kartu sembako serta PIP/KIP Kuliah, bantuan pangan dampak ElNino kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 10 kilogram (kg) per bulan (Januari-Maret 659,7ribu ton), dan realisasi subsidi Rp30,1 triliun.
Baca juga: Sri Mulyani Umumkan APBN 2024 Defisit Rp507,8 Triliun
Pada triwulan II 2024 belanja pemerintah naik 5,6 persen di dorong oleh bantuan pangan dampak El Nino kepada 22 juta KPM sebanyak 10 kg per bulan (April-Juni 659,6 ribu ton), pembayaran gaji ke 13 ASN/TNI/Polri pegawai aktif dan pensiunan, realisasi subsidi Rp64,0 triliun dan pembayaran kompensasi kuartal III 2023 Rp61,6 triliun, serta kartu prakerja.
Selanjutnya, belanja pemerintah kuartal III 2024 naik 21,3 persen dipengaruhi oleh pembayaran gaji ASN/TNI/Polri, penyaluran bansos program keluarga harapan (PKH) dan kartu sembako, penyaluran bantuan pangan untuk menjaga daya beli masyarakat kepada 22 juta KPM sebanyak 10kg per bulan (Agustus 220,0 ribu ton), sarpras bidang hankam dan prasarana intelijen, dan realisasi subsidi Rp87,7 triliun, serta pembayaran kompensasi kuartal I 2024 Rp53,5 triliun.
Terakhir, kuartal IV 2024 belanja pusat dipengaruhi oleh penyaluran bantuan pangan untuk menjaga daya beli masyarakat kepada 22 juta KPM sebanyak 10 kg per bulan (Oktober dan Desember 435,9 ribu ton). Kemudian penyaluran bantuan pangan beras tahap Il tahun 2023 dan kekurangan bayar tahun 2023.
Lalu, pembangunan infrastruktur konektivitas, pembangunan IKN, pelaksanaan Pilkadaserentak 2024, realisasi subsidi Rp110,6 triliun dan pembayaran kompensasi kuartal II dan III 2024 Rp94,2 triliun.
Selanjutnya, dari total belanja pemerintah, sebesar Rp1.030,6 triliun atau 75,3 persen adalah belanja pemerintah yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat.
Mulai dari perlindungan sosial. Dalam hal ini, PKH sudah Rp17,7 triliun untuk 10 juta KPM, dan kartu sembako Rp28 triliun untuk 18,7njuta KPM. Untuk UMKM, melalui subsidi bunga KUR sebesar Rp20,9 triliun untuk 3,3 juta debitur.
Baca juga: DPR Wanti-Wanti Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN
Selanjutnya, bantuan alat dan mesin pertanian Rp1,4 triliun, subsidi pupuk Rp12 triliun untuk 4,4 juta ton pupuk bersubsidi. Lalu, di bidang energi, untuk subsidi BBM Rp12,6 triliun, dan subsidi LPG 3 kg Rp48,2 triliun.
Di bidang pendidikan, pemerintah melalui program indonesia pintar menyalurkan anggaran Rp9,8 triliun, Program KIP Kuliah Rp7,1 triliun, BOS (Kemenag) Rp7,6 triliun, dan BOPTN Rp4,6 miliar untuk 197 PTN. Untuk kesehatan, melalui PBI JKN sebesar Rp30,9 triliun untuk 96,6 juta peserta.
“Untuk pembangunan/rehabilitasi infrastruktur yang langsung dinikmati masyarakat seperti jalan, jembatan, rel kereta api, bandara, pelabuhan, bendungan, jaringan irigasi, SPAM, rumah susun, gedung dikti dan kapasitas satelit sebesrRp114,4 triliun,” pungkasnya. (*)
Editor: Galih Pratama
