Jakarta – Rencana pemerintah untuk menghapus utang 67 ribu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menuai beragam tanggapan. Salah satunya, datang dari Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay.
Ia mengingatkan, agar kebijakan tersebut dilakukan dengan hati-hati, mengingat kondisi ekonomi global yang masih tidak menentu.
Apalagi, nilai utang tersebut jumlahnya sangat besar, yaitu mencapai Rp14 triliun.
“Katanya ada 67 ribu UMKM yang sudah didata. Semuanya akan dihapus utangnya,” katanya, dinukil dpr.go.id, Minggu, 5 Januari 2024.
Baca juga : Hal-hal yang Harus Diperhatikan Bank BUMN dalam Penghapusan Kredit UMKM
Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan program tersebut.
Pertama, yakni harus ada verifikasi faktual pada seluruh UMKM yang utangnya hendak dihapus. Semuanya harus memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan pemerintah.
“Kalaupun utangnya dihapus, harus tetap mendidik. Jangan sampai, para pengusaha UMKM ini malah justru menyerah dengan lari pada program penghapusan utang,” ucap politisi Fraksi PAN ini.
Kedua, menurut dia, pemerintah harus menyediakan solusi alternatif bagi pengusaha UMKM tersebut untuk melanjutkan usahanya.
Sebab, prinsip penghapusan utang bukanlah untuk berhenti berusaha, tetapi harus bangkit dan berkembang tumbuh secara sehat membangun ekonomi masyarakat.
Baca juga : OJK Tegaskan Program Penghapusan Utang Cuma untuk UMKM, Bukan Pinjol Ilegal
Ketiga, ia mengatakan pemerintah harus melakukan kajian mendalam terkait kemungkinan para pengusaha UMKM ini untuk mendapatkan modal lagi. Tantangannya tentu tidak mudah, karena banyaknya jenis usaha yang dikembangkan di UMKM.
“Perlu kajian dari mana sumber modal untuk UMKM ini. Apakah tetap dari bank BUMN? Kalau iya, apakah semua mereka dapat bantuan modal lagi? Kalaupun dapat lagi, bagaimana dengan pengusaha UMKM baru? Mereka juga mestinya punya hak,” kata dia.
Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah harus berhati-hati mengimplementasikan program penghapusan utang ini agar selalu di dalam koridor konstitusi dan ekonomi Pancasila. (*)
Editor: Yulian Saputra
