Belajar dari Soeharto, Menkeu Purbaya Minta Kepala Daerah Kendalikan Inflasi

Belajar dari Soeharto, Menkeu Purbaya Minta Kepala Daerah Kendalikan Inflasi

Poin Penting

  • Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa minta kepala daerah jaga inflasi sebagai kunci stabilitas sosial, politik, dan ekonomi di daerah.
  • Ia mencontohkan era Presiden Soeharto yang mampu berkuasa lama karena berhasil menjaga harga, khususnya beras.
  • Sebagian besar provinsi tercatat inflasinya terkendali, hanya Maluku Utara yang mengalami deflasi.

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan para kepala daerah untuk menjaga inflasi di wilayah masing-masing sesuai dengan target nasional yang telah ditetapkan. Menurutnya, inflasi yang terkendali merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas sosial, politik dan ekonomi di masyarakat.

“Saya ingin cerita sedikit kenapa inflasi itu penting. Yang pertama, inflasi itu bisa menjaga stabilitas sosial, politik,” kata Purbaya dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah 2025, Senin, 20 Oktober.

Purbaya menyatakan bahwa tanpa stabilitas harga, popularitas seorang pemimpin daerah sulit bertahan. Ia merujuk pada keberhasilan Presiden Soeharto, yang menurutnya bisa berkuasa selama lebih dari tiga dekade karena berhasil menjaga kestabilan harga, terutama harga beras.

“Salah satu rahasia kenapa Pak Harto bisa bertahan 32 tahun adalah beliau bisa menjaga stabilitas harga beras utamanya, yang lain akan ikut harga beras. Jadi inflasi ini amat penting sekali juga untuk meningkatkan popularitas pemimpin daerah,” ungkapnya.

Baca juga: Purbaya Sebut Inflasi 2,5 Persen Jadi Syarat BI Rate 3,5 Persen dan Bunga Kredit 7 Persen

Lebih lanjut, Purbaya menegaskan bahwa pemimpin daerah yang bisa menjaga stabilitas harga akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan publik, bahkan tanpa perlu banyak janji kampanye.

“Kalau di daerahnya harganya nggak terkendali, pasti nanti ke depannya kalau ada pemilu nggak kepilih lagi. Kalau bapak-bapak-ibu bisa mengendalikan harga di daerah, hampir pasti bisa kepilih lagi tanpa embel-embel yang lain. Jadi perut masih merupakan alat politik utama di Indonesia,” imbuhnya.

Baca juga: Kemendagri Singgung 25 Daerah Pasif Kendalikan Inflasi: Hanya Harapkan Anugerah Tuhan

Secara umum, Purbaya menyebutkan inflasi di sebagian besar daerah masih terkendali. Dari 38 provinsi, sebanyak 37 provinsi mencatat inflasi positif dalam rentang target, hanya Maluku Utara yang mengalami deflasi.

“Kalau kita lihat, 25 provinsi sudah berada dalam rentang target nasional, artinya pengendalian harga di daerah berjalan cukup baik,” bebernya. (*)

Editor: Yulian Saputra

Related Posts

News Update

Netizen +62