Jakarta – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) resmi mencaplok PT Bank Victoria Syariah (BVIS) sebagai bagian dari proses pemisahan (spin-off) BTN Syariah selaku unit usaha syariah (UUS) milik BTN menjadi Bank Umum Syariah (BUS).
Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu menargetkan dalam 2 hingga 3 tahun ke depan, bank umum syariah baru gabungan BBTN dan BVIS ini akan menjadi bank syariah kedua terbesar di Tanah Air, setelah PT Bank Syariah Indonesia (BSI).
“Kita buat corporate plan bank ini sudah mendekati jadi kira-kira dia (BUS baru) 2 sampai 3 tahun lagi proyeksi keuangan yang disusun akan menjadi bank syariah terbesar nomor 2 di Indonesia itu jadi visinya sampai 5 tahun ke depan,” kata Nixon saat ditemu wartawan usai konferensi pers, Kamis, 5 Juni 2025.
Baca juga: Resmi Diakuisisi BTN, Bank Victoria Syariah Disiapkan Jadi Bank Syariah Baru
Nixon menjelaskan, bank syariah baru ini diharapkan akan menjadi bank yang berfokus pada digital meskipun core business-nya masih di sektor perumahan. BTN Syariah dan BVIS akan saling mengintegrasikan teknologi informasi, sumber daya manusia (SDM), model bisnis, dan tata kelola berdasarkan road map menjadi bank syariah yang progresif dan mengedepankan digital sharia banking.
Dengan basis digital yang kuat ini, BTN Syariah akan lebih menguasai area consumer banking dan retail banking.
“Business process-nya akan digital, bahkan lebih digital dibanding induknya, sehingga kami akan hire banyak orang IT untuk menjadikan bank ini lebih kuat di digital sharia banking,” jelas Nixon.
Baca juga: Beroperasi Oktober 2025, Presiden Prabowo Siapkan Nama Baru BUS Gabungan BTN Syariah-Victoria Syariah
Sementara itu, Direktur Risk Management BTN Setiyo Wibowo menambahkan, fokus bisnis BTN Syariah nantinya akan melayani dua segmen yang selama ini loyalitasnya cukup tinggi terhadap perbankan syariah, yaitu segmen masyarakat syariah yang konformis dan segmen konservatif, sehingga mereka berminat untuk ber-bank di BTN Syariah.
“Untuk bisa masuk ke dua segmen itu perlu perbaikan digital, teknologi, dan lain-lain sehingga produk dan layanan syariah yang ada dapat dilayani dengan proses digital,” ujar Setiyo. (*)
Editor: Yulian Saputra
