Jakarta – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) kerap memicu tekanan ekonomi, terutama pada sektor rumah tangga dan industri, yang pada akhirnya dapat meningkatkan inflasi.
Peneliti Next Policy, Shofie Azzahrah mengatakan, kenaikan harga BBM non subsidi yang umumnya dikonsumsi kendaraan dengan kapasitas mesin di atas 1.400 cc, memang berpotensi memberikan tekanan pada perekonomian.
“Khususnya bagi rumah tangga kelas menengah atas serta sektor usaha yang menggunakan jenis BBM ini dalam kegiatan produksi dan distribusi,” katanya, saat dihubungi Infobanknews, Jumat, 4 Juli 2025.
Ia menjelaskan, dalam jangka pendek, kenaikan harga BBM akan terasa dalam bentuk peningkatan biaya operasional, khususnya bagi perusahaan yang bergantung pada kendaraan berbahan bakar non-subsidi.
“Hal ini bisa memicu inflasi cost-push secara moderat, terutama pada sektor jasa dan logistik yang menggunakan BBM non-subsidi,” bebernya.
Baca juga: Harga BBM Non-Subsidi Kompak Naik per 1 Juli 2025, Ini Rinciannya
Namun demikian, menurut Shofie, dampak terhadap inflasi secara agregat cenderung terbatas.
Hal itu disebabkan mayoritas kendaraan logistik, transportasi publik, dan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah masih menggunakan BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar.
Dengan demikian, tekanan langsung terhadap daya beli masyarakat secara luas relatif kecil.
Di sisi lain, Shofie menyampaikan, kenaikan harga BBM juga dapat memberikan efek rambatan terhadap dunia usaha, karena banyak sektor sangat bergantung pada bahan bakar, terutama dalam proses produksi dan distribusi.
Namun, karena kenaikan harga ini hanya berlaku untuk BBM non-subsidi, dampaknya terhadap sebagian besar pelaku usaha, khususnya sektor UMKM dan transportasi publik yang masih menggunakan BBM subsidi relatif terbatas.
Baca juga: Kenaikan Harga BBM Non-Subsidi Dinilai Tak Signifikan Picu Inflasi
Page: 1 2
Poin Penting KB Bank balik laba Rp66,59 miliar di 2025 dari rugi Rp6,33 triliun pada… Read More
Poin Penting Bank Mandiri terbitkan global bond USD750 juta dengan kupon 5,25% dan tenor 5… Read More
Poin Penting OJK rampungkan empat reformasi pasar modal untuk tingkatkan transparansi. OJK akan temui MSCI… Read More
Poin Penting Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang dan Korea Selatan menghasilkan komitmen bisnis Rp575… Read More
Poin Penting AAUI menyebut PSAK 117 masih jadi tantangan bagi industri asuransi umum. Kendala utama… Read More
Poin Penting Otoritas Jasa Keuangan menjatuhkan denda Rp96,33 miliar kepada 233 pelaku pasar modal pada… Read More