Jakarta – Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN Loto Srinaita Ginting mengatakan, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) masih terkendala dalam memperoleh akses pembiayaan modal dari perusahaan pembiayaan, termasuk BUMN.
“Sebenarnya perusahaan pembiayaan itu termasuk BUMN ada dana yang berlimpah ingin disalurkan kepada UMKM,” kata Loto dalam acara Investortrust UMKM Connect, di Jakarta, Selasa (26/03).
Namun kata dia, lantaran terbentur aturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentunya ada kualitas kredit yang harus dijaga dalam porsi-porsi tertentu.
“Sehingga perusahaan pembiayaan termasuk perusahan pembiayan BUMN berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan tersebut dan mengukur kemampuan membayarnya,” jelasnya.
Baca juga : OJK Ingin Pendanaan Fintech Lending 70 Persen di UMKM dan Produktif
Lebih lanjut, dari sisi ketersediaan pembiayaan ada banyak skema pembiayan yang disediakan baik tanpa agunan seperti program pendanaan usaha mikro kecil melalui dana TJSL maupun program group lending MEKAR yang disalurkan oleh PNM.
“Mereka sebenarnya bisa membayarkan tarif komersial walaupun mereka tidak punya agunan karena memang sudah terbentuk ekosistem yang baik sehingga karena prinsipnya tanggung renteng, mereka memilih mitra-mitra kelompoknya yang punya karakter yang baik dan menjaga kualitas kreditnya sehingga tidak harus menalangi apabila ada yang default,” bebernya.
Menurutnya, ada juga pembiayaan kredit KUR yang termasuk bank BUMN yang banyak menyalurkannya. Termasuk kredit komersial baik dengan skema gadai dan non gadai.
“Pemerintah juga membangun holding ultra mikro di mana semua BUMN yang menyalurkan pembiayaan kepada ultra mikro menjadi satu rumah. Di mana, BRI sebagai induk dan anak perusahaannya Pegadaian dan PNM,” tandasnya.
Baca juga : Menjadi Bekal UMKM Naik Kelas, Begini Cara BRI Tingkatkan Literasi Keuangan Nasabah
Sebagaimana diketahui, peran UMKM sangat besar bagi perekonomian negara, seperti berkontribusi lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Belum lagi, 90% tenaga kerja di Indonesia dipekerjakan oleh UMKM.
Berdasarkan riset AFPI, penyaluran pembiayaan UMKM memang masih belum merata di Tanah Air. Di mana, masih terpusat di Jawa dan Bali, yakni 62% dari total pembiayaan UMKM pada 2022 yang sebesar Rp 1.400 triliun.
Padahal segmen dengan pertumbuhan tertinggi ada di kawasan Indonesia Timur dengan skala Ultra Mikro dan Mikro. Hingga kini, akses pendanaan masih terbatas di wilayah tersebut.
