Jakarta–PT Bank Mandiri (persero) Tbk (Bank Mandiri) ditunjuk sebagai salah satu bank penyalur dana APBN 2016. Penandatanganan perjanjian kerjasama ini dilakukan oleh Direktur Utama Bank Mandiri, Budi Gunadi Sadikin dan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Marwanto Harjowiryono serta disaksikan Deputi Gubernur BI Hendar di Kementerian Keuangan Jakarta, Kamis, 17 Desember 2015.
Menurut Budi Gunadi Sadikin, Perseroan telah menyiapkan layanan perbankan kepada satuan kerja melalui Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN). Layanan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kecepatan penyaluran dana APBN untuk membiayai belanja pemerintah.
Budi mengatakan, Bank Mandiri telah menyiapkan sistem yang terintegrasi langsung dengan sistem di Bank Indonesia sehingga satuan kerja yang telah memenuhi persyaratan dapat segera melakukan pencairan anggaran.
“Kami berharap kerjasama ini dapat mendukung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Langkah ini juga sejalan dengan keinginan kami untuk terlibat dalam upaya memakmurkan negeri,” ungkap Budi.
Hingga Oktober, Bank Mandiri telah melayani 16,20% transaksi APBNP 2015 yang dikucurkan melalui SPAN. Bank Mandiri sendiri telah ditunjuk untuk menjadi bank pembayar dana APBN sejak 2013. Pada periode Januari – Oktober 2015 ini, anggaran APBN yang telah disalurkan melalui SPAN di Bank Mandiri mencapai nilai Rp224,18 Triliun, atau 16,20% dari total belanja APBN-P 2015 yang telah dikucurkan melalui SPAN.
Di samping anggaran belanja negara, Bank Mandiri juga memberikan layanan pembayaran setoran penerimaan negara melalui penerapan Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G2). Melalui sistem ini, setoran pajak, pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dan cukai dapat dilakukan melalui seluruh jaringan Bank Mandiri, baik kantor cabang maupun jaringan elektronik seperti ATM, EDC, internet banking, mobile banking dan SMS banking.
Hingga November 2015, realisasi transaksi penerimaan negara yang dilakukan di Bank Mandiri mencapai sekitar 2,8 juta transaksi dengan nilai nominal Rp 263.12 triliu. (*) Ria Martati
