Direktur Utama Bank Jateng, Supriyatno meminta agar Gubernur Jawa Tengah memberikan arahan terkait kredit murah tanpa agunan, Sabtu (19/11/2017). Hal itu dikatakannya saat kegiatan The 1st Indonesia International Microfinance Forum 2017 (The 1st IIMF 2017) yang digelar Bank Jateng bertemakan “Micro Finance and Poverty Reduction” yang berlangsung di Gedung AH. Nasution Akmil Magelang selama dua hari.
“Kami berharap Gubernur Jateng dan bapak Wimboh Santoso dapat memberikan arahan kepada kami, karena disini dihadiri BPR se Jawa Tengah, para akademisi dan praktisi untuk mendiskusikan berbagai topik tentang microfinance yang dikemas dalam seminar,” ujar Supriyatno.
Selain itu, juga dibahas makalah penelitian, monografi, studi kasus, dan wawasan pengalaman mengenai topik dan eksperimen alternatif tentang microfinance. Selain Direktur Utama Bank Jateng, pada kegiatan itu hadir Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Mardiasmo, Debuti Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, Yuana Sutyowati dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
Selain itu turut hadir, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, Mr. Thosten Bosker dari SBFIC Bonn Jerman, Mr. Michael Kuehl dari SBFIC Indonesia, Michael Steidl dari World Bank, Kepala BI Jawa Tengah, Kresno Sediarsi dari Asbanda, Direksi BPD se-Indonesia, serta Bupati dan Walikota se-Jawa Tengah. Hadir pula BPR se-Jawa Tengah, Forkopimda Jawa Tengah, Akademi Militer, Forkopimda Kota Magelang, Kadin, HIPMI, IWAPI, Dekransda Provinsi dan Kota Magelang, Direksi BPR, koperasi, akademisi, Direksi Asuransi dan Pelaku para UMKM.
Ketua OJK, Wimboh Santoso menyatakan, siap mendorong dan memfasilitasi supaya microfinance menjadi hak masyarakat dalam pembiayaan-pembiayaan sektor micro yang kecil.
“Inilah nanti lembaga keuangan yang kita desain untuk masuk ke pasar-pasar mikro ini. Jadi nanti akan kami lakukan proses cepat tanpa agunan, pembiayaan suku bunga yang murah dan bisa diangsur setiap minggu. Microfinance ini dananya dari dana donasi atau CSR lainya, sehingga suku bunganya sangat murah dan pastinya tidak membebani para pedagang mikro. Dan Peran OJK akan secepatnya merealisasikan program kerja ini,” terangnya.
Sementara dalam seminar tersebut Ganjar Pranowo memberikan penjelasan bagaimana mengurangi kemiskinan dengan program microfinance. “Dengan adanya seminar ini, saya harap bisa mendorong kemajuan microfinance. Untuk itu peran perbankan memiliki kontribusi penting dalam menyelesaikan permasalahan tentang permodalan masyarakat,” tutur Ganjar. Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan penanda tanganan MoU antara Direktur Utama Bank Jateng dengan Debuti Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, Yuana Sutyowati.
“Forum ini bukan semata-mata milik industri perbankan. Kami mengundang para akademisi dengan harapan pemikiran dan tulisan-tulisannya sejalan dengan apa yang telah kami praktekkan selama ini. Harapannya, pemikiran dari para akademisi tersebut bisa memperkuat basis dalam pembiayaan sektor usaha mikro,” kata Supriyatno. Hal ini di garis bawahi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang berharap forum IIMF dapat mendorong peran perbankan dalam kegiatan usaha mikro, dan memberikan masukan yang dapat bersinergi dengan program pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan.
Ganjar mengatakan, meski angka pengangguran di Jawa Tengah relatif menurun, namun menurunnya angka tersebut tidak terlalu signifikan. Bahkan angka tersebut adalah yang tertinggi di Indonesia. Untuk itu menurutnya diperlukan keterlibatan perbankan untuk membantu pemerintah menyelesaikan masalah kemiskinan. Strategi yang dapat diterapkan adalah meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat dengan memberikan pelatihan kewirausahaan, mendorong munculnya start-up, dan memberikan bantuan modal. (*)
