Poin Penting
- Bank Dunia menilai ruang fiskal Indonesia semakin terbatas akibat meningkatnya belanja subsidi energi dan program prioritas pemerintah.
- Defisit APBN diproyeksikan berada di kisaran 2,8 persen terhadap PDB pada 2026-2027 di tengah berbagai risiko eksternal yang membayangi ekonomi.
- Reformasi perpajakan dan penguatan kualitas belanja negara dinilai menjadi kunci menjaga pertumbuhan ekonomi jangka menengah.
Jakarta – Bank Dunia (World Bank) menyoroti ruang fiskal Indonesia yang semakin terbatas di tengah meningkatnya tekanan belanja subsidi akibat melonjaknya harga energi global dan belanja program prioritas pemerintah.
Dalam laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Juni 2026, Bank Dunia memproyeksikan defisit anggaran pemerintah akan berada di kisaran 2,8 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2026 dan 2027. Sementara, pada 2028 akan menurun ke level 2,7 persen.
Baca juga: Bank Dunia Proyeksikan Ekonomi RI Melambat jadi 5 Persen di 2026
Bank Dunia menjelaskan, saat ini, berbagai risiko signifikan, khususnya faktor eksternal, membayangi prospek ekonomi Indonesia. Gangguan terhadap pasokan minyak dan arus pengiriman yang berkepanjangan akan menimbulkan dampak yang bersifat lintas sektor.
Misalnya, lonjakan harga energi dan pupuk akan menaikkan inflasi, beban subsidi, dan tagihan impor. Penurunan permintaan global juga akan mengurangi ekspor dan PMA (Penanaman Modal Asing), serta imbal hasil obligasi dan premi risiko yang tinggi akan meningkatkan biaya pinjaman, menekan nilai tukar rupiah, hingga mempersempit ruang fiskal.
“Dalam skenario ini, pertumbuhan PDB dapat menurun sebesar 0,2–0,3 poin persentase (pp) di tahun 2027–2028,” tulis Bank Dunia.
Konsumsi Pemerintah Masih jadi Penopang Pertumbuhan
Bank Dunia menyebut, konsumsi pemerintah masih menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah tekanan global. Akan tetapi, ketergantungan terhadap konsumsi publik sebagai penyangga pertumbuhan jangka pendek juga disertai risiko, mengingat ruang fiskal yang terbatas dan beban subsidi yang meningkat di tengah peraturan fiskal yang berlaku.
Sementara itu, prospek pertumbuhan jangka menengah Indonesia bergantung pada keberhasilan implementasi reformasi struktural dan berkurangnya hambatan eksternal. Pemulihan jangka menengah didasarkan pada meredanya gangguan pasar komoditas, pertumbuhan kredit swasta yang lebih kuat, akselerasi rencana investasi Danantara, dan reformasi melalui pembentukan Satgas P2SP (Percepatan Program Strategis Pemerintah) atau Debottlenecking Task Force.
Apabila harga minyak lebih rendah, perbaikan neraca perdagangan, dan pemulihan kepercayaan investor berpotensi meningkatkan pertumbuhan PDB sebesar 0,2–0,4 pp pada 2026.
“Faktor pendorong tambahan antara lain lonjakan harga komoditas, akselerasi implementasi perjanjian perdagangan yang baru disepakati, dan keberlanjutan reformasi deregulasi,” tambahnya.
Baca juga: Kelas Menengah Terus Menyusut, Bank Dunia Soroti Kualitas Lapangan Kerja di RI
Reformasi Pajak dan Kualitas Belanja Jadi Kunci
Lebih lanjut, Bank Dunia menilai pemulihan ruang fiskal dan peningkatan kualitas belanja negara akan menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan berkelanjutan. Rasio pajak Indonesia pada 2025 sangat rendah, yakni hanya mencapai 9,3 persen dari PDB. Di sisi lain, defisit APBN Indonesia meningkat menjadi 2,9 persen PDB.
“Oleh karena itu, mobilisasi pendapatan negara melalui reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan masih akan menjadi agenda yang sangat penting. Selain itu, pemerintah Indonesia perlu menyeimbangkan kembali alokasi belanja dari belanja rutin berimbal hasil rendah ke investasi modal yang berdampak tinggi,” jelas Bank Dunia.
Berdasarkan analisis Bank Dunia, angka multiplier untuk investasi publik Indonesia sekitar 1,4. Artinya USD1,0 yang diinvestasikan dalam belanja modal akan menghasilkan aktivitas ekonomi senilai USD1,4 setelah periode dua tahun. (*)
Editor: Yulian Saputra
