Poin Penting
- Rasio utang pemerintah Indonesia masih berada di kisaran 40 persen terhadap PDB.
- Pemerintah memastikan defisit APBN tetap dijaga di bawah 3 persen dari PDB.
- Purbaya menegaskan seluruh program prioritas telah dihitung agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi nasional.
Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kondisi utang pemerintah Indonesia masih berada pada level aman, yakni sekitar 40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Menurut dia, capaian tersebut seharusnya menjadi alasan bagi media asing untuk memberikan apresiasi terhadap pengelolaan fiskal Indonesia, bukan justru melontarkan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Pernyataan itu disampaikan Purbaya saat ditemui di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (18/5/2026). Ia membandingkan rasio utang Indonesia dengan sejumlah negara di Eropa yang tingkat utangnya sudah mendekati 100 persen dari PDB.
“Mereka suruh lihat deh kebijakan-kebijakan negara Eropa berapa defisitnya, utangnya berapa. Itu mendekati 100 persen semua lho dari PDB. Kita masih 40 persen dari PDB. Kita masih bagus, harusnya The Economist muji kita,” ujar Purbaya dikutip Antara.
Baca juga: Prabowo Minta Bunga Kredit PNM Turun di Bawah 9 Persen, Ini Respons Purbaya
Utang Pemerintah dan Defisit APBN Dinilai Masih Terkendali
Purbaya menilai kritik media asing asal Inggris, The Economist, terhadap kebijakan ekonomi Indonesia tidak sepenuhnya tepat. Ia menekankan bahwa kondisi fiskal nasional masih berada dalam batas aman karena defisit APBN tetap dijaga di bawah 3 persen dari PDB.
Menurut dia, pemerintah terus memantau pergerakan fiskal secara ketat agar stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga. Dengan kondisi tersebut, ia memastikan perekonomian Indonesia saat ini tidak berada dalam tekanan serius.
“Jadi, nggak ada masalah. Sekarang pun kita hitung defisitnya berapa,” katanya.
Pernyataan itu sekaligus menegaskan bahwa pengelolaan utang pemerintah dan kebijakan fiskal masih berjalan sesuai koridor yang telah ditetapkan pemerintah.
Program Prioritas Diklaim Sudah Dihitung Matang
Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan berbagai program prioritas pemerintah telah diperhitungkan secara rinci, termasuk program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih. Pemerintah, kata dia, memastikan alokasi anggaran tidak akan mengganggu pembangunan maupun kestabilan ekonomi.
Ia menyebut perhitungan fiskal dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai pos belanja negara, termasuk subsidi dan program strategis lainnya. Karena itu, pemerintah optimistis seluruh agenda prioritas tetap dapat berjalan tanpa membebani APBN secara berlebihan.
“Semuanya sudah kita hitung dengan baik, termasuk untuk MBG, untuk program-program yang lain tanpa mengganggu program pembangunan yang lain. Jadi kita atur dengan baik, termasuk subsidi segala macam,” imbuhnya.
Baca juga: Jet Tempur Baru Resmi Tiba, Purbaya Pastikan Anggaran Alutsista Tak Ganggu APBN
Media Asing Soroti Risiko Fiskal Indonesia
Sebelumnya, The Economist mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah Indonesia yang dinilai berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi dan demokrasi nasional.
Media tersebut menyoroti belanja negara yang dianggap terlalu besar dan berisiko membebani fiskal negara. Selain itu, program prioritas pemerintah yang membutuhkan anggaran jumbo juga disebut dapat memicu pelemahan disiplin fiskal serta memperbesar campur tangan negara dalam aktivitas ekonomi nasional.
Meski demikian, pemerintah memastikan seluruh kebijakan fiskal tetap dirancang secara terukur. Purbaya kembali menegaskan posisi utang pemerintah Indonesia masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain, sehingga fundamental fiskal nasional dinilai tetap kuat dan terkendali. (*)
Editor: Galih Pratama
