Jakarta — Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) mendorong Program Satu Juta Rumah, yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat akan perumahan. Kelancaran program ini tentunya tak terlepas dari angka kebutuhan perumahan yang semakin meningkat (backlog).
Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perubahan Rakyat (Kementerian PUPR), Lana Minayanti mengungkapkan, bahwa angka backlog di Indonesia mencapai 7,6 juta unit. Namun, jika dihitung dengan konsep kepemilikan, backlog mencapai 13 juta unit. Ia mengakui, angka backlog cukup tinggi meski pemerintah telah meluncurkan banyak skema pembiayaan.
“Masih banyak masyarakat yang tidak bisa mengakses skema pembiayaan tersebut terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bekerja di sektor ekonomi informal. Misalnya pedagang kaki lima, petani, nelayan pekerja rumah tangga, sopir ojek, tukang bakso, pekerja honorer dan sebagainya,” ungkap Lana pada acara Lokakarya Bimbingan Teknis Pelaksanaan Dekonsentrasi Sub Bidang Pembiayaan Perumahan di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin, 2 Oktober 2017.
Oleh karena itu, dirinya mengaku pemerintah akan terus berkomitmen untuk terus membangun dan menyedikan rumah baik yang berupa rumah komersial maupun rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) salahsatunya dengan melibatkan pemerintah daerah.
“Kita perkuat dari pemerintah daerah, negara Harus punya nasional urban policy. Kita tahu bahwa isu ‘backlog’ masih cukup besar 7,6 juta backlog di tahun 2017,” tukas Lana. (*)
Editor: Paulus Yoga
