Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto angkat bicara mengenai Amerika Serikat (AS) yang merasa keberatan terkait sistem pembayaran Indonesia, yakni Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang dinilai merugikan Negeri Paman Sam tersebut.
Airlangga menjelaskan bahwa Indonesia sebenarnya membuka diri bagi operator di luar negeri untuk masuk ke dalam sistem pembayaran Indonesia, termasuk Mastercard dan Visa.
“Ini terkait dengan QRIS atau GPN Indonesia sebetulnya terbuka untuk para operator luar negeri, termasuk master atau visa. Untuk di sektor kredit card, itu tidak ada perubahan,” ujar Airlangga dalam Konferensi Pers Perkembangan Lanjutan Negosiasi Dagang Indonesia-Amerika Serikat secara daring, Jumat, 25 April 2025.
Baca juga: DPR Bela QRIS dari Sorotan AS: Jangan Korbankan Kedaulatan Ekonomi
Sementara itu, di sektor gateway payment, para operator tersebut juga terbuka untuk masuk ke dalam sistem, baik secara front end maupun berpartisipasi langsung.
“Sektor gateway ini, mereka terbuka untuk masuk di dalam front end maupun berpartisipasi. Dan itu level playing field dengan yang lain. Jadi ini sebetulnya masalahnya hanya penjelasan,” ungkapnya.
Baca juga: AS Soroti Kebijakan QRIS-GPN, Ekonom RI Angkat Bicara
Seperti diketahui, AS menyoroti kebijakan sistem pembayaran digital Indonesia, khususnya QRIS dan GPN, melalui laporan National Trade Estimate (NTE) 2025.
Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) menilai bahwa Indonesia cenderung menyusun kebijakan tanpa melibatkan pelaku industri internasional, terutama dari AS. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting IHSG ditutup melemah 0,55 persen ke level 8.537,91 pada perdagangan terakhir jelang libur… Read More
Poin Penting OJK menyetujui konsolidasi 130 BPR/BPRS sepanjang 2025, yang telah digabung menjadi 45 BPR/BPRS… Read More
Poin Penting Danantara Indonesia melalui DIM menandatangani HoA dengan PLN untuk menjajaki investasi proyek energi… Read More
Poin Penting OJK resmi menerbitkan POJK 32/2025 untuk mengatur penyelenggaraan Buy Now Pay Later (BNPL/paylater)… Read More
Poin Penting Bank Mega Syariah menyalurkan pembiayaan sindikasi Rp870 miliar untuk proyek properti Borneo Bay… Read More
Poin Penting OJK optimistis kinerja perbankan 2026 tetap positif didukung tren penurunan suku bunga. Penurunan… Read More