Jakarta- Dalam menghadapi tahun 2018 mendatang, Asosiasi Pengusaha Indonesi (APINDO) menyoroti dua hal yang berpotensi menghambat kinerja dunia usaha.
Hal itu diungkapkan Ketua APINDO, Hariyadi Sukamdani dalam konferensi pers outlook ekonomi 2018 di kantor APINDO Jakarta. Hariyadi menilai, kedua permasalahan tersebut diluar sentimen global yang tidak bisa dikontrol oleh masyarakat.
“Pertama kebijakan dari Kementerian yang kontradiktif dan bertentangan dengan spirit penyederhanaan regulasi. Kedua adalah perkembangan spirit regulasi daerah yang belum berjalan searah dan seiring dengan semangat Pemerintah pusat sebagai bagian reformasi struktural,” jelas Hariyadi di kantor APINDO Jakarta, Selasa 5 Desember 2017.
Hariyadi menilai, dalam masa pemerintahan Jokowi belum memperlihatkan perbaikan dibidang usaha, walaupun terus digaungkan reformasi struktural. Berbagai kebijakan pemerintah daerah menurut Hariyadi tidak sejalan dengan peningkatan daya saing nasional.
Masih banyaknya pungutan liar, ditambah perijinan usaha juga banyak yang dipersulit membuat pengusaha banyak yang mengeluh. Hal ini juga semakin ditambah dengan pemerintah pusat yang kesulitan untuk menata peraturan daerah (perda) agar bisnis bisa bertumbuh di seluruh Indonesia.
“Pengawasan kebijakan daerah mendapat tantangan besar pasca keputusan Mahkamah Konstitusi di tahun 2017 yang menganulir kewenangan pemerintah untuk membatalkan Perda sehingga pembatalan Perda hanya bisa dilakukan melalui mekanisme judicative review oleh Mahkamah Agung dan oleh DPRD yang bersangkutan,” jelas dia.
Selain itu Hariyadi menilai, banyaknya regulasi juga seakan menjerat para pelaku usaha yang membuat dunia usaha kian tak berkembang.
“Kami nilai masih terbelenggu ribuan regulasi. Terkait Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 (Perpres no.91/2017) Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, jika masalah birokrasi perijinan usaha bisa diselesaikan melalui satu kali registrasi onIine maka akan sangat positif pengaruhnya dalam meningkatkan daya saing usaha di Indonesia,” tukas Hariyadi.
