Jakarta – Pemerintah telah mengantisipasi pelemahan ekonomi hingga akhir tahun 2023 akibat ketidakpastian global. Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani dalam hal ini telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk mendorong perekonomian tetap sesuai dengan target.
Adapun, kebijakan tersebut antara lain, yaitu memberiakan insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) untuk pembelian rumah. Pada awalnya kebijakan ini hanya berlaku untuk rumah paling mahal Rp2 miliar, kini diperluas menjadi paling mahal Rp5 miliar.
Kebijakan ini akan dibagi menjadi dua fase, yaitu pemberian PPN DTP untuk rumah harga dibawah Rp5 miliar namun yang ditanggung pemerintah sampai dengan Rp2 miliar selama 14 bulan. PPN DTP pada periode November hingga Desember 2023 akan ditanggung 100 persen oleh pemerintah dengan maksimal Rp2 miliar.
Kemudian pada 2024 mendatang, PPN DTP akan ditanggung 100 persen sampai dengan Rp2 miliar pada periode Januari hingga Juni 2024, sedangkan pada periode Juli hingga Desember 2024, PPN DTP hanya akan ditanggung oleh pemerintah 50 persen sampai dengan Rp 2 miliar.
Baca juga: Mantap! Sri Mulyani Tambah Insentif PPN Untuk Harga Rumah Rp5 Miliar
Selanjutnya, pemerintah juga menyiapkan bantuan dana untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Yakni berupa tanggunga biaya administrasi sebesar Rp4 juta untuk MBR yang ingin membeli rumah sederhana.
“Rumah ini biasanya harganya Rp160-Rp 170 juta cut off nya. Sekarang kita naikkan lah menjadi 350 juta per rumah sehingga MBR bisa membeli rumah yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan biaya administrasi,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers, Senin 6 November 2023.
Upaya lainnya dalam mendorong penguatan sektor perumahan adalah dengan memberikan tambahan anggaran untuk bantuan Rumah Sejahtera Terpadu yang merupakan program dari kementerian sosial.
“ini adalah program Kemensos untuk meng upgrade dan memperbaiki rumah-rumah dari penduduk yang memenuhi syarat untuk dibantu,” kata Sri Mulyani.
Adapun setiap rumah tangga miskin ini akan diberikan bantuan tidak dalam bentuk uang tunai sebesar Rp20 juta untuk memperbaiki rumahnya. Anggaran yang dipersiapkan untuk program tersebut adalah Rp36,2 miliar.
Selain itu, pemerintah meminta perbankan untuk mengakselerasi penyaluran KUR, terutama kepada bank Himbara. Hingga September 2023, KUR baru disalurkan sebesar Rp177 triliun, sedangkan targetnya Rp297 triliun di tahun 2023.
Baca juga: Menkeu Anggarkan Rp3,2 Triliun untuk Insentif Sektor Perumahan
“Kita targetkan tahun ini Rp297 triliun, ini pun lebih rendah dari target tahun lalu yang dapat mencapai Rp760 triliun,” pungkasnya.
Sri Mulyani menyebutkan paket-paket kebijakan ini diharapkan pemerintah dapat memberikan dorongan kepada perekonomian.
“Kalau kita pada kuartal keempat baseline nya 5,06 persen, outlook dari proyeksi kita dengan banyaknya ketidakpastian bisa melemah ke 4,81 persen,” kata Sri Mulyani.
Dengan adanya paket ini, Sri Mulyani berharap dapat menambah 0,2 persen pertumbuhan tambahan sehingga pada kuartal keempat ekonomi bisa tetap terjaga di level 5,01 persen.
“Sehingga pada full year 2023 kita berharap perekonomian kita akan terjaga di 5,04 persen kalau kuartal keempat tidak diberikan dukungan bisa saja pertumbuhan turun ke 4,99 persen,” jelasnya.
Adapun untuk 2024 mendatang dengan adanya kebijakan ini, pemerintah berharap dapat menambah dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,16 poersen. Sehingga pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2024 dapat berada di level 5,24 persen. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
