News Update

Angka Kemiskinan Naik, Pemerintah Dinilai Tak Efektif Kelola Utang

Jakarta–Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto angkat bicara mengenai angka kemiskinan yang baru saja dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 27,77 juta orang per Maret 2017.

Angka ini meningkat 6.900 orang dibanding dengan kondisi September 2016 yang sebesar 27,76 juta orang. Padahal, anggaran untuk menanggulangi kemiskinan cukup besar.

“Harusnya kalau kemiskinan diklaim angkanya bisa turun, ya anggaranya berkurang dong. Jangan bertambah. Apalagi karena biasanya mendekati Pemilu belanja sosial akan naik,” kata Eko kepada Infobank di Jakarta, Senin malam, 17 Juli 2017.

Menurut Eko, data ini sekaligus mengkonfirmasi bahwa utang pemerintah yang naik drastis tidak mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang setara. Kendati untuk membangun infratruktur, tetapi dampaknya belum bisa dirasakan dengan cepat oleh masyarakat.

“Padahal ini kan soal daya beli. Daya beli itu tidak bisa jangka panjang. Itu artinya utang yang dipakai tidak efektif,” kata Eko. (Bersambung ke halaman berikutnya)

Page: 1 2

Suheriadi

Recent Posts

Prabowo Genjot Bedah Rumah 400 Ribu Unit, Sasar Seluruh Daerah

Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More

7 hours ago

Negara Rugi Rp25 Triliun dari Rokok Ilegal, Program Prioritas Terancam

Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More

7 hours ago

CIMB Niaga Luncurkan OCTOBIZ untuk Permudah Pengelolaan Transaksi Bisnis

OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More

7 hours ago

DPR Soroti Harga BBM, Pemerintah Klaim Siap Hadapi Lonjakan Minyak Dunia

Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More

7 hours ago

Wamen Bima Arya Tegaskan Aturan Main WFH ASN, Pelayanan Publik Tak Boleh Kendur

Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More

8 hours ago

OJK dan BEI Terapkan Kebijakan HSC, Berikut Penjelasannya

Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More

10 hours ago