Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Syafiuddin merespons aksi demonstrasi besar-besaran para pengemudi ojek online (ojol) yang menuntut penurunan potongan aplikasi menjadi 10 persen dan 90 persen pendapatan untuk driver.
Syafiuddin menegaskan, aspirasi para pengemudi ojol merupakan suara masyarakat pekerja yang harus diperhatikan. Ia meminta pemerintah untuk segera turun tangan dan memfasilitasi dialog antara perusahaan aplikator dengan perwakilan pengemudi agar tercapai kesepakatan yang adil.
“Para driver ojol adalah tulang punggung transportasi daring di Indonesia. Mereka bekerja keras di lapangan, namun seringkali pendapatannya tergerus oleh potongan aplikasi yang terlalu besar. Pemerintah harus mendengar dan memastikan adanya keadilan dalam sistem ini,” kata Syafiuddin, dinukil laman dpr.go.id, Senin, 21 Juli 2025.
Syafiuddin juga mendesak perusahaan aplikator untuk segera merespons tuntutan para pengemudi. Menurutnya, perusahaan teknologi transportasi daring tidak boleh hanya fokus pada keuntungan semata tanpa memperhatikan kesejahteraan mitra pengemudi yang menjadi ujung tombak layanan.
Baca juga : Driver Ojol Demo Besar-besaran Besok, Ini Tuntutannya
“Fraksi PKB mendukung penuh tuntutan agar potongan aplikasi diturunkan menjadi 10 persen. Aplikator harus menempatkan kesejahteraan driver sebagai prioritas. Tanpa driver, bisnis ini tidak akan berjalan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Syafiuddin mengingatkan bahwa keberadaan ojek online telah menjadi bagian penting dari mobilitas masyarakat modern, khususnya di perkotaan. Karena itu, pemerintah dan aplikator harus bersikap responsif serta memastikan tidak ada pihak yang dirugikan.
“Kami di DPR siap mengawal aspirasi ini. Jika perlu, kami akan mendorong adanya regulasi yang lebih berpihak pada kesejahteraan mitra pengemudi,” tegasnya.
Diketahui, pengemudi ojol menggelar demonstrasi bertajuk ‘Aksi Kebangkitan Jilid II Transportasi Online Nasional 217’. Aksi demonstrasi dilakukan di sekitar Istana Merdeka Jakarta, Jakarta Pusat. Demonstrasi besar-besaran ini diikuti sekitar 50.000 pengemudi ojek online.
Baca juga : Asosiasi Ojol Ini Pilih Potongan Komisi 20 Persen daripada 10 Persen, Apa Alasannya?
Ada lima tuntutan yang disampaikan. Antara lain, negara hadirkan UU Transportasi Online/Perppu, driver 90 persen aplikator 10 persen harga mati, pemerintah buat peraturan tarif antar barang dan makanan, audit investigatif aplikator, dan hapus aceng, slot, hub, multi order, member, pengkotak-kotakan dan lain-lain sehingga semua pengemudi mendapatkan perlakukan yang sama.
Sementara, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia Igun Wicaksono menjelaskan, demo driver online gabungan roda dua dan roda empat tersebut sebagai bentuk kekecewaan kepada pemerintah terkait tindak lanjut regulasi transportasi online.
“Semenjak tidak ada tindak lanjut konkrit dari pihak pemerintah yang mengatur regulasi transportasi online hingga sudah dua bulan berlalu semenjak para pengemudi transportasi online melakukan aksi damai demo besar ojol pada 20 Mei 2025 dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI,” jelasnya.
Editor: Galih Pratama
