Jakarta – Pemerintah mengalokasikan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp355 triliun untuk 2026, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2025 yang sebesar Rp71 triliun.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengungkapkan, besaran alokasi anggaran MBG 2026 berdasarkan jumlah penerima yang mencapai 82,9 juta orang. Diperkirakan program MBG akan menelan sekitar Rp1,2 triliun setiap harinya.
Asumsinya, kata Dadan, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG memproduksi 20-21 hari per bulan. Maka besaran dana yang diperlukan untuk menyediakan makan gratis ini mencapai Rp25 triliun setiap bulan, atau Rp300 triliun dalam setahun.
“Jadi kalau akhir tahun itu 82,9 juta tercapai, maka tahun depan kami akan mulai dari awal Januari dengan melayani 82,9 juta untuk 20-21 hari per bulan, kemudian 12 bulan selama 1 tahun. Jadi hitungannya demikian,” jelasnya, dikutip Rabu, 20 Agustus 2025.
Baca juga: Efisiensi Anggaran Kementerian/Lembaga Bakal jadi Acuan Penyusunan ABPN 2026
Adapun untuk sisa anggaran tersebut, kata dia, akan disalurkan untuk pos operasional BGN dan dukungan manajemen. Termasuk, biaya proses digitalisasi pelaksanaan makan gratis agar setiap pengeluaran SPPG tercatat dan mudah dipantau.
“Jadi sebagian besar sih uangnya mungkin hampir 75 persen itu untuk intervensi makan bergizi,” pungkasnya.
Manfaat bagi UMKM
Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menilai, alokasi MBG sebesar Rp355 triliun akan memberikan manfaat signifikan bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Ada yang mengatakan bahwa keberpihakan pemerintah di era Pak Prabowo terhadap UMKM masih belum signifikan, itu salah total,” kata Maman, dinukil ANTARA.
Ia menjelaskan bahwa program tersebut akan membentuk dapur-dapur umum yang dikelola oleh usaha menengah.
Baca juga: Daftar 15 Kementerian/Lembaga dengan Anggaran Paling Jumbo pada RAPBN 2026
Setiap dapur membutuhkan modal Rp500 juta hingga Rp2 miliar dan akan melibatkan rata-rata 20 pemasok lokal untuk berbagai komoditas, seperti telur, ikan, daging, beras, dan sayuran.
Kementerian UMKM sendiri ditugaskan untuk memperluas keterlibatan UMKM dalam ekosistem program Makan Bergizi Gratis. Sejauh ini, uji coba di beberapa daerah menunjukkan hasil yang positif.
Menurut Maman, dengan target 30 ribu dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan dibentuk, diperkirakan akan terjadi perubahan signifikan dalam rantai pasok.
Pada awalnya, pemasok mungkin akan diperebutkan oleh dapur umum. Namun, seiring berjalannya waktu, ketika semua dapur umum sudah beroperasi, mereka justru akan kesulitan mencari pemasok.
“Mau tidak mau, ekosistem usaha di level kecamatan dan desa akan dipaksa untuk mulai membuat kolam ikan lele, peternakan ayam, peternakan telur, dan lain sebagainya,” pungkasnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
