Jakarta–Menteri Keuangan, Bambang P.S. Brodjonegoro menyebutkan bahwa realisasi belanja negara 2015 menunjukkan kinerja yang luar biasa ditengah berbagai keterbatasan. Pergantian pemerintahan, seperti proses penyusunan perubaha APBN dan perubahan nomenklatur pada beberapa kementrian menjadi salah satu yang mendorong membaiknya anggara belanja K/L di 2015.
Per 22 Jnauari 2016, realisasi sementara belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 tercatat mencapai Rp1.796,6 triliun atau 90,5% dari pagu APBN-P 2015 yang sebesar Rp1.984,1 triliun.
Dari total belanja negara tersebut, belanja pemerintah pusat, yang terdiri atas belanja kementerian/lembaga (K/L) dan belanja non-K/L tercatat mencapai Rp1.173,6 triliun, atau sekitar 88,9% dari pagu APBN-P 2015. Sedangkan, realisasi belanja K/L sendiri untuk sementara adalah sebesar Rp724,7 triliun atau 91,1% dari target APBN-P 2015.
“Performance belanja K/L yang sudah 91% ini saya harus bilang bahwa ini luar biasa, karena kalau kita lihat 2015 APBN-P baru selesai pertengahan Bulan Februari, DIPA-nya baru selesai Maret, sehingga proses lelang, kontrak dan segala macam membuat kebanyakan project itu baru mulai Juni, Jadi sebenarnya ruang untuk spending-nya sudah mulai terbatas,” jelas Bambang.
Masih berdasarkan data Kementrian Keuangan (Kemenkeu), belanja non-K/L yang antara lain dialokasikan untuk subsidi dan pembayaran bunga utang menunjukkan penurunan. Realisasi belanja non-K/L pada 2015 tercatat sebesar Rp448,9 triliun atau 85,7% dari pagu APBN-P 2015, atau menurun jika dibandingkan realisasi 2014 yang sebesar Rp626,4 triliun atau 92,4% dari pagu APBN-P 2014.
Bambang menjelaskan, hal tersebut sekaligus mengindikasikan semakin membaiknya kualitas belanja pemerintah. “Ini sangat baik, karena tahun 2014 belanja non-K/L ini didominasi oleh subsidi BBM (bahan bakar minyak). Nah subsidi BBM-nya sudah jauh berkurang pada tahun 2015, dan itu membuat belanja non-K/L sudah tidak terlalu besar dibandingkan tahun 2014,” urainya.
Data Kemenkeu juga menyebutkan, total realisasi transfer ke daerah dan dana desa tercatat sebesar Rp623 triliun atau 93,7% dari pagu APBN-P 2015. Angka ini menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya yang sebesar Rp573,7 triliun. Realisasi untuk transfer ke daerah sendiri tercatat sebesar Rp602,2 triliun, atau sekitar 93,5% dari pagu APBN-P 2015.Artinya, Dana Desa yang sudah dibagikan seluruhnya kepada semua desa di Indonesia mencapai Rp20,8 triliun. (*) Ria Martati
