Jakarta – Kondisi global yang belum menentu, akibat dampak dari perang Rusia-Ukraina, telah menyebabkan lonjakan harga pangan. Hal ini menimbulkan tekanan inflasi yang sangat tinggi dibeberapa negara salah satunya Amerika Serikat (AS).
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pun menyampaikan, bahwa pemerintah Indonesia terus mewaspadai ancaman kenaikan inflasi pangan. Situasi global yang tak menentu menjadi fokus tersendiri bagi pemerintah.
Meski demikian, Menkeu Sri Mulyani mengklaim, sejauh ini kondisi perekonomian Indonesia masih dalam situasi yang cukup aman meski harga pangan global meningkat. Namun, kata dia, pemerintah tak ingin terlena karena tantangan kenaikan inflasi sudah terjadi di sejumlah negara.
“Tantangan tekanan inflasi dari pangan harus tetap diwaspadai. Perang Rusia-Ukraina tah menyebabkan lonjakan harga pangan,” ujar Menkeu dalam acara Seminar Internasional Securitization Summit 2022: “Unlocking Securitization Role in Developing Sustainable Finance” di Jakarta, Rabu, 6 Juli 2022.
Baca juga : Ngeri, Inflasi Tinggi Buat 58% Warga Amerika Gak Bisa Nabung
Menkeu Sri Mulyani juga menyatakan, di beberapa negara sudah mengalami tekanan kenaikan harga pangan signifikan. Namun Indonesia sejauh ini telah menyiapkan diri sehingga lebih tahan terhadap guncangan harga pangan yang terjadi.
“Ini tentu menjadi perhatian kita semua. Indonesia Alhamdulillah dari sisi pangan dalam tiga tahun terakhir dari produksi beras maupun produk komoditas memiliki kemampuan bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri dan bahkan ekspor ke luar negeri,” paparnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa pemerintah saat ini terus berupaya untuk membangun ketahanan pangan dalam situasi geopolitik dan ekonomi global yang tak menentu. Bahkan masalah ketahanan pangan ini telah menjadi perhatian forum internasional agar segera bisa diselesaikan.
“Di G20 ini jadi salah satu isu yang menjadi perhatian karena pangan ini menjadi sumber inflasi dunia dengan adanya perang di Ukraina yang menimbulkan dampak terhadap supply chain dan supply dari makanan maupun dari pupuk,” tutup Menkeu. (*)
