Poin Penting
- Amsal Sitepu divonis bebas dan dinyatakan tidak terbukti korupsi oleh majelis hakim PN Medan.
- Putusan hakim bertolak belakang dengan tuntutan jaksa yang meminta hukuman dua tahun penjara dan denda.
- DPR menilai putusan ini menunjukkan aparat mulai terbuka terhadap kritik dan memahami sektor ekonomi kreatif.
Jakarta – Putusan vonis Amsal Sitepu menjadi sorotan setelah majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan menyatakan Amsal Christy Sitepu tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Dalam amar putusannya, hakim menegaskan bahwa seluruh dakwaan jaksa tidak dapat dibuktikan dalam persidangan.
Hakim Ketua Yusafrihardi Girsang menyampaikan langsung putusan tersebut di ruang sidang Cakra Utama, Rabu, 1 April 2026.
“Menjatuhkan vonis bebas terhadap Amsal Christy Sitepu karena tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi,” ujarnya, dikutip Antara.
Dakwaan Tidak Terbukti, Hak Terdakwa Dipulihkan
Dalam pertimbangan majelis, vonis Amsal Sitepu didasarkan pada tidak terbuktinya perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), baik primer maupun subsider. Dengan demikian, hakim memerintahkan pemulihan hak-hak terdakwa.
“Mengembalikan hak-hak terdakwa, dan memulihkan harkat dan martabat serta nama baik terdakwa Amsal Sitepu,” kata Yusafrihardi.
Baca juga: Ramai Kasus Amsal Sitepu, Kemenekraf: Jangan Takut Ambil Proyek Pemerintah
Kasus ini berkaitan dengan proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatra Utara, yang sebelumnya diduga mengandung unsur korupsi. Namun dalam persidangan, unsur pidana tersebut tidak dapat dibuktikan.
Berbeda dengan Tuntutan Jaksa
Vonis Amsal Sitepu ini bertolak belakang dengan tuntutan JPU dari Kejaksaan Negeri Karo. Jaksa sebelumnya meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama dua tahun kepada terdakwa.
“Meminta agar majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Amsal Christy Sitepu dengan pidana penjara selama dua tahun,” ujar JPU Wira Arizona dalam sidang tuntutan.
Selain pidana badan, jaksa juga menuntut denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan serta pembayaran uang pengganti sebesar Rp202.161.980.
“Terdakwa juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp202.161.980. Jika dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap tidak dibayarkan, maka harta benda terdakwa akan disita dan dilelang untuk menutupi kerugian negara,” kata Wira.
Namun, seluruh tuntutan tersebut gugur seiring putusan bebas yang dijatuhkan hakim.
DPR Harap Aparat Selalu Terbuka pada Kritik
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi putusan tersebut. Ia menilai vonis Amsal Sitepu mencerminkan bahwa aparat penegak hukum mulai mempertimbangkan suara publik.
“Saya sangat apresiasi aparat penegak hukum yang pada akhirnya mendengar dan mengakomodir suara publik,” kata Sahroni.
Menurutnya, pada awalnya aparat mungkin belum memahami secara utuh konteks pekerjaan di sektor ekonomi kreatif, sehingga terjadi ketidaktepatan dalam penegakan hukum.
“APH mungkin di awal tidak begitu aware (menyadari) mengenai seluk beluk dunia kreatif sehingga penegakan hukum yang diterapkan tidak pas. Namun, setelah mendengar suara dan penjelasan dari pihak-pihak yang kompeten, sudut pandangnya jadi selaras,” ujarnya.
Ia juga berharap ke depan aparat penegak hukum lebih terbuka terhadap kritik masyarakat.
“Dan saya harap, penegak hukum di Indonesia bisa selalu membuka hati dan pikiran terhadap kritik dan suara rakyat,” imbuhnya.
Baca juga: Kasus Amsal Disorot: Dari Dugaan Mark-Up hingga Implikasi Keuangan Negara
Kasus dan vonis Amsal Sitepu turut membuka ruang diskursus mengenai pentingnya pemahaman aparat terhadap sektor ekonomi kreatif. Penilaian hukum yang tepat dinilai harus mempertimbangkan karakteristik pekerjaan kreatif agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat.
Putusan ini sekaligus menegaskan bahwa pembuktian dalam perkara korupsi harus didasarkan pada fakta persidangan yang kuat, bukan sekadar dugaan. (*)
Editor: Yulian Saputra
