Jakarta – Indonesia sebagai negara dengan populasi umat muslim terbanyak di dunia memiliki keuntungan tersendiri dalam pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah.
Indonesia yang saat ini tercatat menempati posisi ketiga dalam peringkat State of the Global Islamic Economy (SGIE) itu terus menunjukkan peningkatan peringkat pada berbagai indikator ekonomi syariah.
Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Sutan Emir Hidayat menjelaskan, dalam Global Muslim Travel Index (GMTI), bahkan Indonesia telah menempati peringkat pertama.
“Dan komitmen untuk memenangkan ekonomi syariah ditunjukkan juga oleh pemerintah RI dengan meningkatkan saham Indonesia di Islamic Development Bank (IsDB),” sebut Sutan pada acara webinar OJK bertajuk “Inovasi Produk Keuangan Islam: Peran Etika Halal dalam Memperluas Penetrasi Pasar”, Kamis, 13 Maret 2025.
Baca juga: BCA Syariah Jalin Kerja Sama dengan BAZNAS Beri Kemudahan Layanan ZIS
Sutan mengatakan bila dahulu Indonesia berada di luar sepuluh besar pemegang saham terbesar IsDB, maka saat ini Indonesia menjadi pemegang saham terbesar ketiga di Islamic Development Bank atau IsDB.
Dengan menjadi pemegang saham terbesar ketiga di IsDB, diharapkan bisa membawa dampak positif lebih banyak untuk pengembangan ekonomi Indonesia secara umum dan pengembangan ekonomi serta keuangan syariah nasional secara khusus.
Lebih lanjut, Sutan menerangkan jika pangsa aktivitas usaha syariah Indonesia di triwulan II 2024 mengalami peningkatan menjadi 47,05 persen dari sebelumnya 46,71 persen dari PDB nasional di periode yang sama tahun sebelumnya. Ini menandakan, aktivitas usaha syariah di Indonesia memiliki kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian nasional.
Peningkatan pangsa aktivitas usaha syariah tersebut turut dibarengi dengan peningkatan perilisan sertifikasi halal pada setiap tahunnya. Per 30 September 2024, Indonesia telah merilis sertifikasi halal sebanyak 1.983.762 sertifikasi, atau tumbuh 45 persen dari periode yang sama di 2023.
“Kita melihat adanya kewajiban sertifikasi halal dan mekanisme Sehati (Sertifikat Halal Gratis) yang diberikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), alhamdulillah target 1 juta sertifikat halal setahun di tahun lalu sudah tercapai,” sebut Sutan.
Selain itu, tingkat ekspor produk halal yang dilakukan Indonesia di 2023 telah mencapai USD50,5 miliar, yang mana nilai itu mengalami peningkatan 10,95 persen selama lima tahun terakhir.
Kemudian, total aset keuangan syariah di Indonesia turut tumbuh 11,8 persen secara tahunan pada Desember 2024, menjadi Rp9.927 triliun. Pertumbuhan total aset keuangan syariah tersebut melampaui pertumbuhan total aset institusi keuangan konvensional.
Sementara itu, sektor keuangan sosial syariah, baik wakaf maupun zakat, infaq, sodakoh, serta dana sosial keagamaan lainnya juga mengalami pertumbuhan. Di mana wakaf uang tumbuh 212 persen sejak diluncurkannya Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) pada 2021.
Sedangkan pengumpulan zakat, infaq, sodakoh, dan dana sosial keagamaan lainnya mengalami peningkatan 68,28 persen secara tahunan di kuartal II 2024. Pertumbuhan ini tak lepas dari program nasional Gerakan Cinta Zakat yang diluncurkan pada 2021.
Baca juga: Instrumen Investasi Syariah Berubah, Cicil Emas Saingi Deposito
Indonesia pun sempat mendapatkan penghargaan untuk salah satu instrumen inovasi, yakni Cash Wakaf Linked Sukuk pada ajang bergengsi IsDB Annual Gathering 2023.
“Ini adalah penghargaan bergengsi bahwa ada inovasi di Indonesia yang diapresiasi oleh dunia internasional, karena menggabungkan antara sektor komersial dengan sektor sosial,” jelas Sutan.
Pencapaian itu semua tak bisa dilepaskan dari terus berkembangnya Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) yang sudah terbentuk di 31 provinsi Indonesia.
“Mulai dari Aceh sampai Papua Barat Daya (KDEKS terbentuk). Itu artinya, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, sudah memiliki program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah,” tukas Sutan. (*) Steven Widjaja
