Poin Penting
- Nasabah layanan bulion di Indonesia meningkat dari 3,2 juta menjadi 5,7 juta dalam setahun terakhir.
- Nilai emas yang digadaikan di Pegadaian melonjak menjadi 144,7 ton, sementara pemanfaatan pinjaman berbasis emas mencapai 38,5 ton atau Rp102 triliun.
- Pemerintah terus mendorong literasi dan kesejahteraan keuangan agar akses layanan keuangan, termasuk bulion, memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Jakarta – Jumlah nasabah layanan bulion di Indonesia tercatat meningkat pesat dalam setahun terakhir. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, jumlah nasabah bank emas atau bulion kini telah mencapai 5,7 juta orang, naik signifikan dibandingkan 3,2 juta nasabah pada Februari 2025.
Layanan bulion sendiri mulai berkembang sejak peluncuran bank emas oleh Presiden Prabowo Subianto pada 26 Februari 2025. Dalam implementasinya, dua lembaga keuangan yakni PT Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia menjadi institusi pertama yang memperoleh izin untuk menjalankan layanan tersebut.
Nasabah Bulion Naik Signifikan
Airlangga menjelaskan, peningkatan nasabah bulion juga diikuti oleh kenaikan volume emas yang digadaikan maupun dimanfaatkan sebagai pinjaman oleh masyarakat.
“Jumlah yang digadaikan di Pegadaian, nilai emasnya meningkat menjadi 144,7 ton dari 94 ton. Mereka yang sudah memanfaatkan menjadi pinjaman juga naik sebesar 38,5 ton atau senilai Rp102 triliun. Demikian pula di BSI itu juga meningkat, sekarang sudah mencapai 22 ton,” kata Airlangga dalam peluncuran program “AKSI KLIK” dan “AKU BISA SEJAHTERA” yang digelar secara daring di Jakarta, Jumat.
Lonjakan aktivitas pada layanan bulion ini menunjukkan semakin tingginya minat masyarakat terhadap emas sebagai instrumen keuangan, baik untuk pembiayaan maupun investasi.
Baca juga: Pegadaian Jamin Emas Digital Didukung Fisik, Siapkan Ekspansi ATM Emas
Harga Emas Global Ikut Dorong Tren Bulion
Menurut Airlangga, meningkatnya transaksi dalam layanan bulion juga berkaitan dengan kenaikan harga emas dunia. Ketika bank emas pertama kali diluncurkan, harga emas masih berada di kisaran 3.000 dolar AS per ons troy.
Namun saat ini harga emas telah meningkat hingga sekitar 5.000 dolar AS per ons troy.
Ia menilai kondisi geopolitik global, termasuk konflik yang memicu ketidakpastian ekonomi, membuat emas semakin diminati sebagai aset lindung nilai atau safe haven. Situasi tersebut turut mendorong masyarakat memanfaatkan layanan bulion untuk menyimpan maupun mengakses pembiayaan berbasis emas.
Inklusi Keuangan Indonesia Terus Meningkat
Airlangga menuturkan bahwa perkembangan layanan bulion juga sejalan dengan peningkatan inklusi keuangan nasional. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2025 yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan bersama Badan Pusat Statistik, tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 92,74 persen.
Angka tersebut dihitung dari penggunaan berbagai produk keuangan dan sistem pembayaran yang berada di bawah pengawasan OJK dan Bank Indonesia, termasuk produk dari BPJS dan lembaga jasa keuangan lainnya.
Meski demikian, indeks literasi keuangan masih berada di level 66,64 persen. Menurut Airlangga, kesenjangan tersebut menjadi tantangan yang harus diatasi agar masyarakat tidak hanya memiliki akses ke layanan keuangan, tetapi juga mampu memahami risiko dan pengelolaannya.
“Inklusi keuangan progresnya signifikan. Gap literasi masih ada dan tentunya kita terus berupaya agar mereka bisa mengelola risiko terutama terkait dengan arus kas dan rencana keuangan masa depan. Oleh karena itu, literasi digital menjadi salah satu prioritas dan solusi agar bisa betul-betul meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kemudahan,” kata Airlangga.
Ia menambahkan, lebih dari 10 juta masyarakat telah berpartisipasi dalam Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN). Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat literasi keuangan di tengah perkembangan digitalisasi layanan keuangan.
Baca juga: Pegadaian Perluas Akses Investasi Emas, Top Up Tabungan Kini Bisa Lewat PRIMA
Pemerintah Dorong Kesejahteraan Keuangan
Airlangga juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo mendorong transformasi kebijakan keuangan yang tidak hanya berfokus pada literasi dan inklusi, tetapi juga pada kesejahteraan finansial masyarakat.
Menurutnya, akses terhadap layanan keuangan—termasuk bulion—harus memberikan manfaat nyata, seperti membantu masyarakat menghadapi guncangan ekonomi, merencanakan masa depan, hingga meningkatkan kepercayaan diri dalam mengelola keuangan.
Ia mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) untuk melengkapi Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI). Infrastruktur hukumnya juga sedang disiapkan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). (*)
