Poin Penting
- Airlangga Hartarto menyebut penempatan dana pemerintah Rp200 triliun di bank Himbara membuat bankir “panas dingin” karena tekanan penurunan suku bunga.
- Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, bahkan hingga 8 persen dalam jangka menengah, lewat investasi besar di infrastruktur dan digitalisasi.
- Airlangga menegaskan dukungan pada energi terbarukan dan digitalisasi UMKM, termasuk proyek solar cell dan data center untuk menuju net zero emission 2050.
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun kepada himpunan bank milik negara (Himbara) membuat para bankir merasa “panas dingin”.
Airlangga menjelaskan, langkah pemerintah menempatkan dana “nganggur” dari bank sentral ke perbankan bertujuan untuk meningkatkan likuiditas pasar dan mendorong penurunan suku bunga.
Baca juga: Industri BPR-BPRS Siap Bersinergi Bantu Pemerintah Salurkan Rp200 Triliun
“Dengan penempatan dana Rp200 triliun, sehingga likuiditas di market terisi, dampaknya tentu penurunan suku bunga. Itu membuat banker agak panas dingin juga, karena tadinya sudah agak tenang dengan situasi di akhir tahun, namun dengan adanya Rp200 triliun dana di market, tentu persaingan dan penurunan tingkat suku bunga itu terjadi,” ujar Airlangga dalam Wealth Wisdom Jakarta 2025 Permata Bank, Selasa, 7 Oktober 2025.
Airlangga menegaskan bahwa pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, bahkan mencapai 8 persen dalam jangka menengah. Untuk mewujudkan target tersebut, pemerintah akan menggenjot investasi besar-besaran di sektor infrastruktur, meliputi jalan tol, pelabuhan, bandara, dan konektivitas digital.
“Termasuk pembangunan data center, pembangunan AI data center, dan di Batam sudah dibangun juga data center dan hampir semua big tech company sudah melakukan investasi di sana,” ungkapnya.
Baca juga: Dirut BPR Kanti Singgung Dana Rp200 T di Bank Himbara: Jangan Sampai Jadi Kanibalisasi
Selain infrastruktur, Airlangga juga menyoroti pengembangan energi terbarukan (renewable energy) seperti pembangunan solar cell di setiap desa atau wilayah urban. Pemerintah juga mendorong digitalisasi UMKM, termasuk di sektor pembiayaan, pembayaran, dan pelatihan.
“Jadi kita mencoba untuk membuat pilot project dulu yang di mana nanti akan di-roll out untuk lebih besar dan tentunya target untuk Indonesia net zero emission yang ditargetkan 2060, Pak Presiden minta dimajukan minimal 10 tahun atau kalau bisa 10 tahun,” paparnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
