Jakarta – Public First, perusahaan riset dan data yang berasal dari Inggris, merilis laporan yang dikembangkan bersama Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) soal dampak artificial intelligence (AI) di Indonesia.
Adrian Suharto, Direktur Robertsbridge Group se-Asia Pasifik, yang terafiliasi dengan Public First, menyebut kalau AI mampu mengembangkan berbagai sektor di Indonesia, mulai dari yang tradisional sampai dengan sektor high-tech.
“Penelitian kami menunjukkan bahwa potensi AI untuk mempercepat hubungan ekonomi dapat meningkatkan peluang pertumbuhan Indonesia secara keseluruhan sehingga lebih dari dua kali dekat,” ujarnya dalam acara “The AI Transformation: Catalyzing Indonesia’s Next Stage in Growth”, Kamis, 31 Juli 2025.
Baca juga: Studi IBM: Adopsi Teknologi AI di RI Terkendala Infrastruktur, Keamanan Data, dan Talenta
Misalnya, AI mampu membantu sektor manufaktur untuk mengoptimalkan rantai pasokan supply chain pelaku industri. Hal ini meliputi meminimalisir produk cacat, membantu efisiensi waktu, sampai mengurangi downtime dalam produksi. Dengan AI, sektor manufaktur berpotensi memperoleh pendapatan hingga Rp570 triliun.
“Secara umum, penelitian kami memperkirakan bahwa AI dapat membantu sektor manufaktur sekitar Rp570 triliun,” jelas Adrian.
Tidak hanya manufaktur, Public First juga memproyeksi ada peningkatan pendapatan di sektor-sektor lain, jika AI diterapkan. Perolehan pendapatan sektor pertanian akan meningkat sampai dengan Rp89 triliun.
Selain sektor pertanian, AI dapat membantu meningkatkan sumber pendapatan sektor ritel dan gig worker atau pekerja lepas sampai dengan Rp230 triliun. Adrian menambahkan, AI juga memiliki manfaat untuk sektor publik.
Baca juga: Teknologi Data Streaming Tingkatkan Kinerja dan Efisiensi Perbankan
“AI mampu menghasilkan peningkatan efisiensi yang signifikan bagi sektor publik, memberikan nilai yang lebih besar dengan sumber daya yang tersedia, dan membantu pelayanan, masyarakat yang lebih baik dan optimal,” tegasnya.
Dengan AI, produktivitas sektor tersebut berpotensi meningkat sampai dengan 14 persen. Ini dikarenakan, penggunaan waktu para pekerja akan jadi lebih efisien, sehingga target pekerjaan mereka akan lebih terfokus.
Dampaknya, dalam 5 tahun mendatang, Adrian menyebut, lembaga pemerintah dan perusahaan BUMN dapat memperoleh manfaat keuntungan berupa penghematan pengeluaran mencapai Rp26 triliun. (*) Mohammad Adrianto Sukarso
